Daftar Pulau dan Kepulauan Terbesar Di Indonesia + Sekilas Sejarah

1. Pulau Kalimantan

Versi Pertama

Pulau Borneo (Kalimantan) merupakan pulau ketiga terbesar di dunia setelah Pulau Greenland dan Pulau Papua. Luas keseluruhan Pulau Borneo adalah 736.000 KM 2. Pulau Borneo terdapat juga lintasan pegunungan di sebelah timur laut dengan gunung tertinggi adalah Gunung Kinabalu dengan puncak setinggi 4.175 M. Pulau ini beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata 24-25 derajat celcius dan dilewati oleh garis khatulistiwa.

Diketahui bahwa bangsa asing sudah berhubungan dengan penduduk di Pulau Borneo ini sejak sekitar abad ke-1 M.

Berdasarkan peninggalan-peninggalan artefak sejarah yang sempat ditemukan, bahwa artefak yang paling tua yang ditemukan di Pulau Borneo ini adalah artefak dari Kerajaan Kutai yaitu dari masa abad ke-4 M yang beraliran hindu, terletak di pesisir timur dari pulau ini. Bahkan berdasarkan temuan artefak sejarah ini, bahwa artefak Kerajaan Kutai adalah temuan artefak yang tertua di Nusantara ini.

Pada abad ke-8 M Kerajaan Sriwijaya pernah berpengaruh di sepanjang pesisir barat Pulau Borneo ini dan pada abad ke-14 M Kerajaan Majapahit berpengaruh hampir di seluruh Pulau ini.

Pada awal abad ke-16 M orang-orang eropa mulai berdatangan di Pulau Borneo ini.

Berdasarkan catatan orang eropa disebutkan bahwa orang eropa pertama yang mendatangi Pulau Borneo ini adalah orang Italia yang bernama Ludovico de Verthana yaitu pada tahun 1507 M yang kemudian dilanjutkan dengan orang Portugis yang bernama Laurenco de Gomez pada tahun 1518 M terus disusul oleh orang Spanyol yang bernama Ferdinand Magellen pada tahun 1519 yaitu dalam perjalanan mengelilingi dunia, baru kemudian disusul dengan Belanda, Inggris dan Prancis. Dari orang-orang Eropa inilah kemudian nama Borneo di kenal sejak abad ke-15 M. Nama Borneo itu berasal dari nama pohon Borneol {bahasa Latin: Dryobalanops camphora)yang mengandung (C10H17.OH) terpetin, bahan untuk antiseptik atau dipergunakan untuk minyak wangi dan kamper, kayu kamper yang banyak tumbuh di Kalimantan,[1][2] kemudian oleh para pedagang dari Eropa disebut pulau Borneo atau pulau penghasil borneol,dari sebutan orang-orang eropa itu terhadap nama Kerajaan Brunei,karena saat itu Kerajaan Brunei merupakan Kerajaan yang paling dominan / terbesar di pulau ini sehingga setiap orang asing yang datang di Pulau ini, akan mengunjungi Kerajaan Brunei [3] sehingga kemudian nama Brunei menjadi ikon bagi pulau ini yang kemudian dipelatkan oleh lidah orang eropa menjadi Borneo yang kemudian terus dipakai hingga ke masa pendudukan kolonial Belanda yaitu “ Pulau Borneo “.

Pada tanggal 7 Juli 1607 Ekspedisi Belanda dipimpin Koopman Gillis Michaelszoon tiba di Banjarmasin, tetapi seluruh ABK dibunuh penduduk sebagai pembalasan atas perampasan oleh VOC terhadap dua jung Banjar yang berlabuh di Banten tanun 1595. Pada tahun 1612 di masa Sultan Mustain Billah, Belanda datang ke Banjarmasin untuk menghukum Kesultanan Banjarmasin atas insiden 1607 dan menembak hancur Banjar Lama (kampung Keraton) di Kuin, sehingga ibukota kerajaan Banjar dipindahkan dari Banjarmasin ke Martapura.

Berdasarkan dokumen yang ada bahwa perjanjian tertulis pertama antara orang eropa dengan penduduk Pulau Borneo di lakukan pada tahun 1609 M yaitu perjanjian perdagangan antara perusahaan dagang Belanda yaitu VOC dengan Raja Panembahan Sambas yaitu Ratu Sapudak walaupun kemudian bahwa hubungan perdagangan antara kedua belah pihak ini tidak berkembang.

Perjanjian kesepakatan VOC yang kedua dengan Kerajaan di Pulau Borneo ini adalah dengan Kesultanan Banjarmasin yang ditandatangani pada tahun 4 September 1635 di masa Sultan Inayatullah. Isi kontrak itu, antara lain, bahwa selain mengenai pembelian lada dan tentang bea cukai, VOC juga akan membantu kesultanan Banjar untuk menghadapi serangan dari luar. Aktivitas VOC kemudian lebih berkembang di sebelah timur dibandingkan dengan sebelah barat Pulau Borneo yaitu karena sebelah timur Pulau Borneo berhampiran dengan pusat lada dunia yaitu Kepulauan Maluku.

Versi Ke II

Kalimantan (toponim: Kalamantan/ Calémantan/ Kalémantan Kelamantan/ Kilamantan/ Klamantan/ Klémantan/ K’lemantan/ Quallamontan) adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Brunei, Indonesia (dua per tiga) dan Malaysia (sepertiga). Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan “Pulau Seribu Sungai” karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini.

Pada zaman dahulu, Borneo — yang berasal dari nama kesultanan Brunei — adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan, sedangkan Kalimantan adalah nama yang digunakan oleh penduduk kawasan timur pulau ini yang sekarang termasuk wilayah Indonesia.Wilay ah utara pulau ini (Sabah, Brunei, Sarawak) untuk Malaysia dan Brunei Darussalam. Sementara untuk Indonesia wilayah Kalimantan Utara, adalah provinsi Kalimantan Utara.

Dalam arti luas “Kalimantan” meliputi seluruh pulau yang juga disebut dengan Borneo, sedangkan dalam arti sempit Kalimantan hanya mengacu pada wilayah Indonesia.

Asal-usul nama Kalimantan tidak begitu jelas. Sebutan kelamantan digunakan di Sarawak untuk menyebut kelompok penduduk yang mengonsumsi sagu di wilayah utara pulau ini[8]. Menurut Crowfurd, kata Kalimantan adalah nama sejenis mangga (Mangifera) sehingga pulau Kalimantan adalah pulau mangga, namun dia menambahkan bahwa kata itu berbau dongeng dan tidak populer.. Mangga lokal yang disebut klemantan ini sampai sekarang banyak terdapat di perdesaan di daerah Ketapang dan sekitarnya, Kalimantan Barat.

Menurut C. Hose dan Mac Dougall, “Kalimantan” berasal dari nama-nama enam golongan suku-suku setempat yakni Iban (Dayak Laut), Kayan, Kenyah, Klemantan (Dayak Darat), Murut, dan Punan. Dalam karangannya, Natural Man, a Record from Borneo (1926), Hose menjelaskan bahwa Klemantan adalah nama baru yang digunakan oleh bangsa Melayu. Namun menurut Slamet Muljana, kata Kalimantan bukan kata Melayu asli tapi kata pinjaman sebagai halnya kata Malaya, melayu yang berasal dari India (malaya yang berarti gunung).

Pendapat yang lain menyebutkan bahwa Kalimantan atau Klemantan berasal dari bahasa Sanskerta, Kalamanthana yaitu pulau yang udaranya sangat panas atau membakar (kal[a]: musim, waktu dan manthan[a]: membakar). Karena vokal a pada kala dan manthana menurut kebiasaan tidak diucapkan, maka Kalamanthana diucap Kalmantan yang kemudian disebut penduduk asli Klemantan atau Quallamontan yang akhirnya diturunkan menjadi Kalimantan.[10] Terdapat tiga kerajaan besar (induk) di pulau ini yaitu Borneo (Brunei/ Barune), Succadana (Tanjungpura/ Bakulapura), dan Banjarmasinn (Nusa Kencana). Penduduk kawasan timur pulau ini menyebutnya Pulu K’lemantan, orang Italia mengenalnya Calemantan dan orang Ukraina : Калімантан.

Jika ditilik dari bahasa Jawa, nama Kalimantan dapat berarti “Sungai Intan”. Sebuah sungai di Kalsel dan transportasi airnya.

Sepanjang sejarahnya, Kalimantan juga dikenal dengan nama-nama yang lain. Kerajaan Singasari, misalnya, menyebutnya “Bakulapura” yaitu jajahannya yang berada di barat daya Kalimantan. Bakula dalam bahasa Sanskerta artinya pohon tanjung (Mimusops elengi) sehingga Bakulapura mendapat nama Melayu menjadi “Tanjungpura” artinya negeri/ pulau pohon tanjung yaitu nama kerajaan Tanjungpura yang sering dipakai sebagai nama pulaunya. Sementara Kerajaan Majapahit di dalam Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365 menyebutnya “Tanjungnagara” yang juga mencakup pula Filipina seperti Saludung (Manila) dan Kepulauan Sulu.

Hikayat Banjar, sebuah kronik kuno dari Kalimantan Selatan yang bab terakhirnya ditulis pada tahun 1663, tetapi naskah Hikayat Banjar ini sendiri berasal dari naskah dengan teks bahasa Melayu yang lebih kuno pada masa kerajaan Hindu, di dalamnya menyebut Pulau Kalimantan dengan nama Melayu yaitu pulau “Hujung Tanah”. Sebutan Hujung Tanah ini muncul berdasarkan bentuk geomorfologi wilayah Kalimantan Selatan pada zaman dahulu kala yang berbentuk sebuah semenanjung yang terbentuk dari deretan Pegunungan Meratus dengan daratan yang berujung di Tanjung Selatan yang menjorok ke Laut Jawa. Keadaan ini identik dengan bentuk bagian ujung dari Semenanjung Malaka yaitu Negeri Johor yang sering disebut “Ujung Tanah” dalam naskah-naskah Kuno Melayu. Semenanjung Hujung Tanah inilah yang bersetentangan dengan wilayah Majapahit di Jawa Timur sehingga kemudian mendapat nama Tanjungnagara artinya pulau yang berbentuk tanjung/ semenanjung.

Sebutan “Nusa Kencana” adalah sebutan pulau Kalimantan dalam naskah-naskah Jawa Kuno seperti dalam Ramalan Prabu Jayabaya dari masa kerajaan Kadiri (Panjalu), tentang akan dikuasainya Tanah Jawa oleh bangsa Jepang yang datang dari arah Nusa Kencana (Bumi Kencana). Memang terbukti sebelum menyeberang ke Jawa, tentara Jepang terlebih dahulu menguasai ibukota Kalimantan saat itu yaitu Banjarmasin. Nusa Kencana sering pula digambarkan sebagai Tanah Sabrang yaitu sebagai perwujudan Negeri Alengka yang primitif tempat tinggal para raksasa di seberang Tanah Jawa. Di Tanah Sabrang inilah terdapat Tanah Dayak yang disebutkan dalam Serat Maha Parwa.

Sebutan-sebutan yang lain antara lain: “Pulau Banjar”, Raden Paku (kelak dikenal sebagai Sunan Giri) diriwayatkan pernah menyebarkan Islam ke Pulau Banjar, demikian pula sebutan oleh orang Gowa, Selaparang (Lombok), Sumbawa dan Bima karena kerajaan-keraja an ini memiliki hubungan bilateral dengan Kesultanan Banjar; “Jawa Besar” sebutan dari Marco Polo penjelajah dari Italia atau dalam bahasa Arab; dan “Jaba Daje” artinya “Jawa di Utara (dari pulau Madura) sebutan suku Madura terhadap pulau Kalimantan baru pada abad ke-20.

2. Pulau Papua

Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur West New Guinea (Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau East New Guinea. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi di mana bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Papua memiliki luas 808.105 KM persegi dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia dan pulau terbesar pertama di Indonesia
Perkembangan asal usul nama pulau Papua memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa-bangsa asing dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam memaknai nama Papua.
Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea). Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.
Nama Papua Barat (West Papua) masih sering digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), suatu gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.
Pulau Papua memiliki luas sekitar 421.981 km2, pulau Papua berada di ujung timur dari wilayah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis, dan telah mendorong bangsa – bangsa asing untuk menguasai pulau Papua. Kabupaten Puncak Jaya merupakan kota tertinggi di pulau Papua, sedangkan kota yang terendah adalah kota Merauke. Sebagai daerah tropis dan wilayah kepulauan, pulau Papua memiliki kelembaban udara relative lebih tinggi berkisar antara 80-89% kondisi geografis yang bervariasi ini mempengaruhi kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata. Pada tahun 1990 penduduk di pulau Papua berjumlah 1.648.708 jiwa dan meningkat menjadi sekitar 2,8 juta jiwa pada tahun 2006.

3. Pulau Sumatra

Sumatera atau Sumatra adalah pulau keenam terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, dengan luas 443.065,8 km2. Penduduk pulau ini sekitar 52.210.926 (sensus 2010). Pulau ini dikenal pula dengan nama lain yaitu Pulau Percha, Andalas, atau Suwarnadwipa (bahasa Sanskerta, berarti “pulau emas”). Kemudian pada Prasasti Padang Roco tahun 1286 dipahatkan swarnnabhūmi (bahasa Sanskerta, berarti “tanah emas”) dan bhūmi mālayu (“Tanah Melayu”) untuk menyebut pulau ini. Selanjutnya dalam naskah Negarakertagama dari abad ke-14 juga kembali menyebut “Bumi Malayu” (Melayu) untuk pulau ini.

Asal nama Sumatera berawal dari keberadaaan Kerajaan Samudera (terletak di pesisir timur Aceh). Diawali dengan kunjungan Ibnu Batutah, petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada tahun 1345, dia melafalkan kata Samudera menjadi Samatrah, dan kemudian menjadi Sumatra atau Sumatera, selanjutnya nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis, untuk dirujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang.

Nama asli Sumatera, sebagaimana tercatat dalam sumber-sumber sejarah dan cerita-cerita rakyat, adalah “Pulau Emas”. Istilah Pulau Ameh (bahasa Minangkabau, berarti pulau emas) kita jumpai dalam cerita Cindua Mato dari Minangkabau. Dalam cerita rakyat Lampung tercantum nama tanoh mas untuk menyebut pulau Sumatera. Seorang musafir dari Cina yang bernama I-tsing (634-713), yang bertahun-tahun menetap di Sriwijaya (Palembang sekarang) pada abad ke-7, menyebut Sumatera dengan nama chin-chou yang berarti “negeri emas”.

Dalam berbagai prasasti, Sumatera disebut dalam bahasa Sanskerta dengan istilah: Suwarnadwipa (“pulau emas”) atau Suwarnabhumi (“tanah emas”). Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Naskah Buddha yang termasuk paling tua, Kitab Jataka, menceritakan pelaut-pelaut India menyeberangi Teluk Benggala ke Suwarnabhumi. Dalam cerita Ramayana dikisahkan pencarian Dewi Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa.

Para musafir Arab menyebut Sumatera dengan nama “Serendib” (tepatnya: “Suwarandib”), transliterasi dari nama Suwarnadwipa. Abu Raihan Al-Biruni, ahli geografi Persia yang mengunjungi Sriwijaya tahun 1030, mengatakan bahwa negeri Sriwijaya terletak di pulau Suwarandib. Namun ada juga orang yang mengidentifikasi Serendib dengan Srilangka, yang tidak pernah disebut Suwarnadwipa.

Di kalangan bangsa Yunani purba, Sumatera sudah dikenal dengan nama Taprobana. Nama Taprobana Insula telah dipakai oleh Klaudios Ptolemaios, ahli geografi Yunani abad kedua Masehi, tepatnya tahun 165, ketika dia menguraikan daerah Asia Tenggara dalam karyanya Geographike Hyphegesis. Ptolemaios menulis bahwa di pulau Taprobana terdapat negeri Barousai. Mungkin sekali negeri yang dimaksudkan adalah Barus di pantai barat Sumatera, yang terkenal sejak zaman purba sebagai penghasil kapur barus.

Naskah Yunani tahun 70, Periplous tes Erythras Thalasses, mengungkapkan bahwa Taprobana juga dijuluki chryse nesos, yang artinya ‘pulau emas’. Sejak zaman purba para pedagang dari daerah sekitar Laut Tengah sudah mendatangi Nusantara, terutama Sumatera. Di samping mencari emas, mereka mencari kemenyan (Styrax sumatrana) dan kapur barus (Dryobalanops aromatica) yang saat itu hanya ada di Sumatera. Sebaliknya, para pedagang Nusantara pun sudah menjajakan komoditi mereka sampai ke Asia Barat dan Afrika Timur, sebagaimana tercantum pada naskah Historia Naturalis karya Plini abad pertama Masehi.

Dalam kitab umat Yahudi, Melakim (Raja-raja), fasal 9, diterangkan bahwa Nabi Sulaiman a.s. raja Israil menerima 420 talenta emas dari Hiram, raja Tirus yang menjadi bawahan beliau. Emas itu didapatkan dari negeri Ofir. Kitab Al-Qur’an, Surat Al-Anbiya’ 81, menerangkan bahwa kapal-kapal Nabi Sulaiman berlayar ke “tanah yang Kami berkati atasnya” (al-ardha l-lati barak-Na fiha).

Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa negeri Ophir itu terletak di Sumatera (Gunung Ophir di Pasaman Barat, Sumatera Barat yang sekarang bernama Gunung Talamau?). Perlu dicatat, kota Tirus merupakan pusat pemasaran barang-barang dari Timur Jauh. Ptolemaios pun menulis Geographike Hyphegesis berdasarkan informasi dari seorang pedagang Tirus yang bernama Marinus. Dan banyak petualang Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 mencari emas ke Sumatera dengan anggapan bahwa di sanalah letak negeri Ofir Nabi Sulaiman a.s.

Kata yang pertama kali menyebutkan nama Sumatra berasal dari gelar seorang raja Sriwijaya Haji (raja) Sumatrabhumi (“Raja tanah Sumatra”), berdasarkan berita China ia mengirimkan utusan ke China pada tahun 1017. Pendapat lain menyebutkan nama Sumatera berasal dari nama Samudera, kerajaan di Aceh pada abad ke-13 dan abad ke-14. Para musafir Eropa sejak abad ke-15 menggunakan nama kerajaan itu untuk menyebut seluruh pulau. Sama halnya dengan pulau Kalimantan yang disebut Borneo, dari nama Brunai, daerah bagian utara pulau itu yang mula-mula didatangi orang Eropa. Demikian pula pulau Lombok tadinya bernama Selaparang, sedangkan Lombok adalah nama daerah di pantai timur pulau Selaparang yang mula-mula disinggahi pelaut Portugis.

Peralihan Samudera (nama kerajaan) menjadi Sumatera (nama pulau) menarik untuk ditelusuri. Odorico da Pordenone dalam kisah pelayarannya tahun 1318 menyebutkan bahwa dia berlayar ke timur dari Koromandel, India, selama 20 hari, lalu sampai di kerajaan Sumoltra. Ibnu Bathutah bercerita dalam kitab Rihlah ila l-Masyriq (Pengembaraan ke Timur) bahwa pada tahun 1345 dia singgah di kerajaan Samatrah. Pada abad berikutnya, nama negeri atau kerajaan di Aceh itu diambil alih oleh musafir-musafir lain untuk menyebutkan seluruh pulau.

Pada tahun 1490 Ibnu Majid membuat peta daerah sekitar Samudera Hindia dan di sana tertulis pulau “Samatrah”. Peta Ibnu Majid ini disalin oleh Roteiro tahun 1498 dan muncullah nama “Camatarra”. Peta buatan Amerigo Vespucci tahun 1501 mencantumkan nama “Samatara”, sedangkan peta Masser tahun 1506 memunculkan nama “Samatra”. Ruy d’Araujo tahun 1510 menyebut pulau itu “Camatra”, dan Alfonso Albuquerque tahun 1512 menuliskannya “Camatora”. Antonio Pigafetta tahun 1521 memakai nama yang agak ‘benar’: “Somatra”. Tetapi sangat banyak catatan musafir lain yang lebih ‘kacau’ menuliskannya: “Samoterra”, “Samotra”, “Sumotra”, bahkan “Zamatra” dan “Zamatora”.

Catatan-catatan orang Belanda dan Inggris, sejak Jan Huygen van Linschoten dan Sir Francis Drake abad ke-16, selalu konsisten dalam penulisan Sumatera. Bentuk inilah yang menjadi baku, dan kemudian disesuaikan dengan lidah Indonesia: Sumatera

Tiga versi sejarah Sumatera

Geolog Awang Harun Satyana mengungkapkan, pandangan bahwa Sumatera tidak sepenuhnya merupakan bagian dari Eurasia sudah berkembang lama. Pada tahun 1984, N.R. Cameroon dari British Geological Survey A. Pulunggono dari Pertamina pernah menyampaikan gagasan itu.

Awang mengatakan, berdasarkan gagasan itu, bagian barat Sumatera disusun oleh busur Woyla. Busur lautan itu sekitar 150 juta tahun lalu berlokasi di dekat Australia, bersama daratan India dan Banda. Karena pergerakan tektonik, busur itu kemudian menyatu dengan Sumatera.

“Itu terjadi pada zaman Kapur tengah, sekitar 100 – 80 juta tahun lalu,” kata Awang saat dihubungi Kompas.com beberapa waktu lalu.

Makalah yang ditulis oleh Robert Hall, pakar tektonik Asia Tenggara ternama dari University of London, berjudul “Late Jurassic–Cenozoic reconstructions of the Indonesian region and the Indian Ocean” sedikit membahas gagasan tentang bersatu atau naiknya busur Woyla dengan atau ke atas daratan Sumatera.

Pulunggono dan Cameroon, seperti dikutip Hall dalam makalahnya yang diterbitkan Elseveir tahun 2012, mengungkapkan bahwa busur Woyla yang naik ke Sumatera mencakup mikro-kontinen.

Geolog lain, M.R. Wajzer dan A.J. Barber, juga dari University of London, mengatakan bahwa busur Woyla merupakan busur intra-lautan yang terbentuk pada zaman Kapur Awal dan kemudian menumbuk Sumatera.

Hall sendiri menganggap bahwa terdapat mikro kontinen yang menabrak Sumatera pada zaman Kapur itu, yang ditandai dengan naiknya busur Woyla ke atas Sumatera. Mikro kontinen terus bergerak ke timur sehingga menghentikan sistem penunjaman yang ada dan akibatnya hampir tak ada aktivitas vulkanik pada saat itu.

Robert Hall Rekonstruksi Asia Tenggara 150 juta tahun lalu. Di dekat Australia, terdapat Busur Woyla yang kemudian akan menyatu dengan Sumatera.

Namun, menurut Iskandar, apa yang diungkapkan oleh Pulunggono, Cameroon, Barber, dan Hall sama sekali tidak menyebut adanya bagian Sumatera yang merupakan busur kepulauan.

“Mereka bicara pada Zaman Kapur (sekitar 100 juta tahun yang lalu) karena Woyla Group itu memang usianya sangat tua, sedangkan data saya berasal dari batuan volkanik berusia Miosen (kurang dari 25 juta tahun yang lalu).”

Rovicky Dwi Putrohari dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mengungkapkan, gagasan bahwa Sumatera terdiri atas busur kepulauan pernah berkembang sebelumnya. Namun, penelitian Iskandar adalah salah satu yang paling awal memberi bukti ilmiah.

“Penelitian ini memberi bukti geokimia bahwa memang bagian barat Sumatera adalah busur kepulauan,” katanya.

Menurut Rovicky, ada tiga versi sejarah geologi pembentukan Sumatera yang berkembang saat ini. Versi pertama mengungkapkan bahwa pulau Sumatera sepenuhnya bagian dari tepi lempeng benua Eurasia. Versi kedua, seperti yang diyakini Pulunggono, Cameroon, dan Hall, Sumatera terbagi atas lempeng benua Eurasia di bagian timur dan mikro-kontinen di bagian barat.

Sementara, dengan tambahan gagasan Iskandar, ada versi ketiga, dimana Sumatera terdiri dari tepi lempeng benua di bagian timur dan busur kepulauan di bagian barat.

Mana yang benar?

Rovicky mengungkapkan, banyak geolog saat ini memandang bahwa Sumatera merupakan lempeng benua Eurasia hanya untuk mempermudah saja.

Pada dasarnya, geolog setuju bahwa Sumatera tidak sepenuhnya merupakan bagian dari Eurasia. Namun, komponen lain Sumatera dan pembentukannya masih menjadi perdebatan.

Penduduk

Secara umum, pulau Sumatera didiami oleh bangsa Melayu, yang terbagi ke dalam beberapa suku. Suku-suku besar ialah Aceh, Batak, Melayu, Minangkabau, Besemah, Suku Rejang, Ogan, Komering, dan Lampung. Di wilayah pesisir timur Sumatera dan di beberapa kota-kota besar seperti Medan, Batam, Palembang,Pekanbaru, dan Bandar Lampung, banyak bermukim etnis Tionghoa. Penduduk pulau Sumatera hanya terkonsentrasi di wilayah Sumatera Timur dan dataran tinggi Minangkabau. Mata pencaharian penduduk Sumatera sebagian besar sebagai petani, nelayan, dan pedagang.

Penduduk Sumatera mayoritas beragama Islam dan sebagian kecil merupakan penganut ajaran Kristen Protestan, terutama di wilayah Tapanuli dan Toba-Samosir, Sumatera Utara. Di wilayah perkotaan, seperti Medan, Pekanbaru, Batam, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung dijumpai beberapa penganut Buddha.

Tramsportasi

Kota-kota di pulau Sumatera dihubungkan oleh tiga ruas jalan lintas, yakni lintas tengah, lintas timur, dan lintas barat, yang melintang dari barat laut – tenggara Sumatera. Selain itu terdapat pula ruas jalan yang melintang dari barat – timur, seperti ruas Bengkulu – Palembang, Padang – Jambi, serta Padang – Dumai – Medan.

Di beberapa bagian pulau Sumatera, kereta api merupakan sarana transportasi alternatif. Di bagian selatan, jalur kereta api bermula dari pelabuhan Panjang (Lampung) hingga Lubuk Linggau dan Palembang (Sumatera Selatan). Di tengah pulau Sumatera, jalur kereta api hanya terdapat di Sumatera Barat. Jalur ini menghubungkan antara kota Padang dengan Sawah Lunto dan kota Padang dengan kota Pariaman. Semasa kolonial Belanda hingga tahun 2001, jalur Padang – Sawah Lunto dipergunakan untuk pengangkutan batu bara. Tetapi semenjak cadangan batu bara di Ombilin mulai menipis, maka jalur ini tidak berfungsi lagi. Sejak akhir tahun 2006, pemerintah provinsi Sumatera Barat, kembali mengaktifkan jalur ini sebagai jalur kereta wisata.

Di utara Sumatera, jalur kereta api membentang dari kota Medan sampai ke kota Tebing Tinggi. Pada jalur ini, kereta api dipergunakan sebagai sarana pengangkutan kelapa sawit dan penumpang.

Penerbangan internasional dilayani dari Banda Aceh (Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda), Medan (Bandar Udara Internasional Kuala Namu), Padang (Bandara Internasional Minangkabau, Batam (Bandar Udara Hang Nadim), Tanjungpinang (Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah), dan Palembang (Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II). Sedangkan pelabuhan kapal laut ada di Belawan (Medan), Teluk Bayur (Padang), Batam Centre (Batam), Bulang Linggi (Bintan), Sri Bintan Pura (Tanjungpinang), dan Bakauheni (Lampung).

4. Pulau Jawa

Sumatera atau Sumatra adalah pulau keenam terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, dengan luas 443.065,8 km2. Penduduk pulau ini sekitar 52.210.926 (sensus 2010). Pulau ini dikenal pula dengan nama lain yaitu Pulau Percha, Andalas, atau Suwarnadwipa (bahasa Sanskerta, berarti “pulau emas”). Kemudian pada Prasasti Padang Roco tahun 1286 dipahatkan swarnnabhūmi (bahasa Sanskerta, berarti “tanah emas”) dan bhūmi mālayu (“Tanah Melayu”) untuk menyebut pulau ini. Selanjutnya dalam naskah Negarakertagama dari abad ke-14 juga kembali menyebut “Bumi Malayu” (Melayu) untuk pulau ini.

Asal nama Sumatera berawal dari keberadaaan Kerajaan Samudera (terletak di pesisir timur Aceh). Diawali dengan kunjungan Ibnu Batutah, petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada tahun 1345, dia melafalkan kata Samudera menjadi Samatrah, dan kemudian menjadi Sumatra atau Sumatera, selanjutnya nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis, untuk dirujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang.

Nama asli Sumatera, sebagaimana tercatat dalam sumber-sumber sejarah dan cerita-cerita rakyat, adalah “Pulau Emas”. Istilah Pulau Ameh (bahasa Minangkabau, berarti pulau emas) kita jumpai dalam cerita Cindua Mato dari Minangkabau. Dalam cerita rakyat Lampung tercantum nama tanoh mas untuk menyebut pulau Sumatera. Seorang musafir dari Cina yang bernama I-tsing (634-713), yang bertahun-tahun menetap di Sriwijaya (Palembang sekarang) pada abad ke-7, menyebut Sumatera dengan nama chin-chou yang berarti “negeri emas”.

Dalam berbagai prasasti, Sumatera disebut dalam bahasa Sanskerta dengan istilah: Suwarnadwipa (“pulau emas”) atau Suwarnabhumi (“tanah emas”). Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Naskah Buddha yang termasuk paling tua, Kitab Jataka, menceritakan pelaut-pelaut India menyeberangi Teluk Benggala ke Suwarnabhumi. Dalam cerita Ramayana dikisahkan pencarian Dewi Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa.

Para musafir Arab menyebut Sumatera dengan nama “Serendib” (tepatnya: “Suwarandib”), transliterasi dari nama Suwarnadwipa. Abu Raihan Al-Biruni, ahli geografi Persia yang mengunjungi Sriwijaya tahun 1030, mengatakan bahwa negeri Sriwijaya terletak di pulau Suwarandib. Namun ada juga orang yang mengidentifikasi Serendib dengan Srilangka, yang tidak pernah disebut Suwarnadwipa.

Di kalangan bangsa Yunani purba, Sumatera sudah dikenal dengan nama Taprobana. Nama Taprobana Insula telah dipakai oleh Klaudios Ptolemaios, ahli geografi Yunani abad kedua Masehi, tepatnya tahun 165, ketika dia menguraikan daerah Asia Tenggara dalam karyanya Geographike Hyphegesis. Ptolemaios menulis bahwa di pulau Taprobana terdapat negeri Barousai. Mungkin sekali negeri yang dimaksudkan adalah Barus di pantai barat Sumatera, yang terkenal sejak zaman purba sebagai penghasil kapur barus.

Naskah Yunani tahun 70, Periplous tes Erythras Thalasses, mengungkapkan bahwa Taprobana juga dijuluki chryse nesos, yang artinya ‘pulau emas’. Sejak zaman purba para pedagang dari daerah sekitar Laut Tengah sudah mendatangi Nusantara, terutama Sumatera. Di samping mencari emas, mereka mencari kemenyan (Styrax sumatrana) dan kapur barus (Dryobalanops aromatica) yang saat itu hanya ada di Sumatera. Sebaliknya, para pedagang Nusantara pun sudah menjajakan komoditi mereka sampai ke Asia Barat dan Afrika Timur, sebagaimana tercantum pada naskah Historia Naturalis karya Plini abad pertama Masehi.

Dalam kitab umat Yahudi, Melakim (Raja-raja), fasal 9, diterangkan bahwa Nabi Sulaiman a.s. raja Israil menerima 420 talenta emas dari Hiram, raja Tirus yang menjadi bawahan beliau. Emas itu didapatkan dari negeri Ofir. Kitab Al-Qur’an, Surat Al-Anbiya’ 81, menerangkan bahwa kapal-kapal Nabi Sulaiman berlayar ke “tanah yang Kami berkati atasnya” (al-ardha l-lati barak-Na fiha).

Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa negeri Ophir itu terletak di Sumatera (Gunung Ophir di Pasaman Barat, Sumatera Barat yang sekarang bernama Gunung Talamau?). Perlu dicatat, kota Tirus merupakan pusat pemasaran barang-barang dari Timur Jauh. Ptolemaios pun menulis Geographike Hyphegesis berdasarkan informasi dari seorang pedagang Tirus yang bernama Marinus. Dan banyak petualang Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 mencari emas ke Sumatera dengan anggapan bahwa di sanalah letak negeri Ofir Nabi Sulaiman a.s.

Kata yang pertama kali menyebutkan nama Sumatra berasal dari gelar seorang raja Sriwijaya Haji (raja) Sumatrabhumi (“Raja tanah Sumatra”), berdasarkan berita China ia mengirimkan utusan ke China pada tahun 1017. Pendapat lain menyebutkan nama Sumatera berasal dari nama Samudera, kerajaan di Aceh pada abad ke-13 dan abad ke-14. Para musafir Eropa sejak abad ke-15 menggunakan nama kerajaan itu untuk menyebut seluruh pulau. Sama halnya dengan pulau Kalimantan yang disebut Borneo, dari nama Brunai, daerah bagian utara pulau itu yang mula-mula didatangi orang Eropa. Demikian pula pulau Lombok tadinya bernama Selaparang, sedangkan Lombok adalah nama daerah di pantai timur pulau Selaparang yang mula-mula disinggahi pelaut Portugis.

Peralihan Samudera (nama kerajaan) menjadi Sumatera (nama pulau) menarik untuk ditelusuri. Odorico da Pordenone dalam kisah pelayarannya tahun 1318 menyebutkan bahwa dia berlayar ke timur dari Koromandel, India, selama 20 hari, lalu sampai di kerajaan Sumoltra. Ibnu Bathutah bercerita dalam kitab Rihlah ila l-Masyriq (Pengembaraan ke Timur) bahwa pada tahun 1345 dia singgah di kerajaan Samatrah. Pada abad berikutnya, nama negeri atau kerajaan di Aceh itu diambil alih oleh musafir-musafir lain untuk menyebutkan seluruh pulau.

Pada tahun 1490 Ibnu Majid membuat peta daerah sekitar Samudera Hindia dan di sana tertulis pulau “Samatrah”. Peta Ibnu Majid ini disalin oleh Roteiro tahun 1498 dan muncullah nama “Camatarra”. Peta buatan Amerigo Vespucci tahun 1501 mencantumkan nama “Samatara”, sedangkan peta Masser tahun 1506 memunculkan nama “Samatra”. Ruy d’Araujo tahun 1510 menyebut pulau itu “Camatra”, dan Alfonso Albuquerque tahun 1512 menuliskannya “Camatora”. Antonio Pigafetta tahun 1521 memakai nama yang agak ‘benar’: “Somatra”. Tetapi sangat banyak catatan musafir lain yang lebih ‘kacau’ menuliskannya: “Samoterra”, “Samotra”, “Sumotra”, bahkan “Zamatra” dan “Zamatora”.

Catatan-catatan orang Belanda dan Inggris, sejak Jan Huygen van Linschoten dan Sir Francis Drake abad ke-16, selalu konsisten dalam penulisan Sumatera. Bentuk inilah yang menjadi baku, dan kemudian disesuaikan dengan lidah Indonesia: Sumatera

Tiga versi sejarah Sumatera

Geolog Awang Harun Satyana mengungkapkan, pandangan bahwa Sumatera tidak sepenuhnya merupakan bagian dari Eurasia sudah berkembang lama. Pada tahun 1984, N.R. Cameroon dari British Geological Survey A. Pulunggono dari Pertamina pernah menyampaikan gagasan itu.

Awang mengatakan, berdasarkan gagasan itu, bagian barat Sumatera disusun oleh busur Woyla. Busur lautan itu sekitar 150 juta tahun lalu berlokasi di dekat Australia, bersama daratan India dan Banda. Karena pergerakan tektonik, busur itu kemudian menyatu dengan Sumatera.

“Itu terjadi pada zaman Kapur tengah, sekitar 100 – 80 juta tahun lalu,” kata Awang saat dihubungi Kompas.com beberapa waktu lalu.

Makalah yang ditulis oleh Robert Hall, pakar tektonik Asia Tenggara ternama dari University of London, berjudul “Late Jurassic–Cenozoic reconstructions of the Indonesian region and the Indian Ocean” sedikit membahas gagasan tentang bersatu atau naiknya busur Woyla dengan atau ke atas daratan Sumatera.

Pulunggono dan Cameroon, seperti dikutip Hall dalam makalahnya yang diterbitkan Elseveir tahun 2012, mengungkapkan bahwa busur Woyla yang naik ke Sumatera mencakup mikro-kontinen.

Geolog lain, M.R. Wajzer dan A.J. Barber, juga dari University of London, mengatakan bahwa busur Woyla merupakan busur intra-lautan yang terbentuk pada zaman Kapur Awal dan kemudian menumbuk Sumatera.

Hall sendiri menganggap bahwa terdapat mikro kontinen yang menabrak Sumatera pada zaman Kapur itu, yang ditandai dengan naiknya busur Woyla ke atas Sumatera. Mikro kontinen terus bergerak ke timur sehingga menghentikan sistem penunjaman yang ada dan akibatnya hampir tak ada aktivitas vulkanik pada saat itu.

Robert Hall Rekonstruksi Asia Tenggara 150 juta tahun lalu. Di dekat Australia, terdapat Busur Woyla yang kemudian akan menyatu dengan Sumatera.

Namun, menurut Iskandar, apa yang diungkapkan oleh Pulunggono, Cameroon, Barber, dan Hall sama sekali tidak menyebut adanya bagian Sumatera yang merupakan busur kepulauan.

“Mereka bicara pada Zaman Kapur (sekitar 100 juta tahun yang lalu) karena Woyla Group itu memang usianya sangat tua, sedangkan data saya berasal dari batuan volkanik berusia Miosen (kurang dari 25 juta tahun yang lalu).”

Rovicky Dwi Putrohari dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mengungkapkan, gagasan bahwa Sumatera terdiri atas busur kepulauan pernah berkembang sebelumnya. Namun, penelitian Iskandar adalah salah satu yang paling awal memberi bukti ilmiah.

“Penelitian ini memberi bukti geokimia bahwa memang bagian barat Sumatera adalah busur kepulauan,” katanya.

Menurut Rovicky, ada tiga versi sejarah geologi pembentukan Sumatera yang berkembang saat ini. Versi pertama mengungkapkan bahwa pulau Sumatera sepenuhnya bagian dari tepi lempeng benua Eurasia. Versi kedua, seperti yang diyakini Pulunggono, Cameroon, dan Hall, Sumatera terbagi atas lempeng benua Eurasia di bagian timur dan mikro-kontinen di bagian barat.

Sementara, dengan tambahan gagasan Iskandar, ada versi ketiga, dimana Sumatera terdiri dari tepi lempeng benua di bagian timur dan busur kepulauan di bagian barat.

Mana yang benar?

Rovicky mengungkapkan, banyak geolog saat ini memandang bahwa Sumatera merupakan lempeng benua Eurasia hanya untuk mempermudah saja.

Pada dasarnya, geolog setuju bahwa Sumatera tidak sepenuhnya merupakan bagian dari Eurasia. Namun, komponen lain Sumatera dan pembentukannya masih menjadi perdebatan.

Penduduk

Secara umum, pulau Sumatera didiami oleh bangsa Melayu, yang terbagi ke dalam beberapa suku. Suku-suku besar ialah Aceh, Batak, Melayu, Minangkabau, Besemah, Suku Rejang, Ogan, Komering, dan Lampung. Di wilayah pesisir timur Sumatera dan di beberapa kota-kota besar seperti Medan, Batam, Palembang,Pekanbaru, dan Bandar Lampung, banyak bermukim etnis Tionghoa. Penduduk pulau Sumatera hanya terkonsentrasi di wilayah Sumatera Timur dan dataran tinggi Minangkabau. Mata pencaharian penduduk Sumatera sebagian besar sebagai petani, nelayan, dan pedagang.

Penduduk Sumatera mayoritas beragama Islam dan sebagian kecil merupakan penganut ajaran Kristen Protestan, terutama di wilayah Tapanuli dan Toba-Samosir, Sumatera Utara. Di wilayah perkotaan, seperti Medan, Pekanbaru, Batam, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung dijumpai beberapa penganut Buddha.

Tramsportasi

Kota-kota di pulau Sumatera dihubungkan oleh tiga ruas jalan lintas, yakni lintas tengah, lintas timur, dan lintas barat, yang melintang dari barat laut – tenggara Sumatera. Selain itu terdapat pula ruas jalan yang melintang dari barat – timur, seperti ruas Bengkulu – Palembang, Padang – Jambi, serta Padang – Dumai – Medan.

Di beberapa bagian pulau Sumatera, kereta api merupakan sarana transportasi alternatif. Di bagian selatan, jalur kereta api bermula dari pelabuhan Panjang (Lampung) hingga Lubuk Linggau dan Palembang (Sumatera Selatan). Di tengah pulau Sumatera, jalur kereta api hanya terdapat di Sumatera Barat. Jalur ini menghubungkan antara kota Padang dengan Sawah Lunto dan kota Padang dengan kota Pariaman. Semasa kolonial Belanda hingga tahun 2001, jalur Padang – Sawah Lunto dipergunakan untuk pengangkutan batu bara. Tetapi semenjak cadangan batu bara di Ombilin mulai menipis, maka jalur ini tidak berfungsi lagi. Sejak akhir tahun 2006, pemerintah provinsi Sumatera Barat, kembali mengaktifkan jalur ini sebagai jalur kereta wisata.

Di utara Sumatera, jalur kereta api membentang dari kota Medan sampai ke kota Tebing Tinggi. Pada jalur ini, kereta api dipergunakan sebagai sarana pengangkutan kelapa sawit dan penumpang.

Penerbangan internasional dilayani dari Banda Aceh (Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda), Medan (Bandar Udara Internasional Kuala Namu), Padang (Bandara Internasional Minangkabau, Batam (Bandar Udara Hang Nadim), Tanjungpinang (Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah), dan Palembang (Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II). Sedangkan pelabuhan kapal laut ada di Belawan (Medan), Teluk Bayur (Padang), Batam Centre (Batam), Bulang Linggi (Bintan), Sri Bintan Pura (Tanjungpinang), dan Bakauheni (Lampung).

5. Pulau Sulawesi

Sulawesi atau Pulau Sulawesi (atau sebutan lama dalam bahasa Inggris: Celebes) adalah sebuah pulau dalam wilayah Bendera Indonesia Indonesia yang terletak di antara Pulau Kalimantan di sebelah barat dan Kepulauan Maluku di sebelah timur. Dengan luas wilayah sebesar 174.600 km², Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Di Indonesia hanya luas Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Papua sajalah yang lebih luas wilayahnya daripada Pulau Sulawesi, sementara dari segi populasi hanya Pulau Jawa dan Sumatera sajalah yang lebih besar populasinya daripada Sulawesi.

Nama Sulawesi diperkirakan berasal dari kata dalam bahasa-bahasa di Sulawesi Tengah yaitu kata sula yang berarti nusa (pulau) dan kata mesi yang berarti besi (logam), yang mungkin merujuk pada praktik perdagangan bijih besi hasil produksi tambang-tambang yang terdapat di sekitar Danau Matano, dekat Sorowako, Luwu Timur. Sedangkan bangsa/orang-orang Portugis yang datang sekitar abad 14-15 masehi adalah bangsa asing pertama yang menggunakan nama Celebes untuk menyebut pulau Sulawesi secara keseluruhan.

Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan dan Sumatera dengan luas daratan 174.600 kilometer persegi. Bentuknya yang unik menyerupai bunga mawar laba-laba atau huruf K besar yang membujur dari utara ke selatan dan tiga semenanjung yang membujur ke timur laut, timur, dan tenggara. Pulau ini dibatasi oleh Selat Makasar di bagian barat dan terpisah dari Kalimantan serta dipisahkan juga dari Kepulauan Maluku oleh Laut Maluku. Sulawesi berbatasan dengan Borneo di sebelah barat, Filipina di utara, Flores di selatan, Timor di tenggara dan Maluku di sebelah timur.

Sejak abad ke-13, akses terhadap barang perdagangan berharga dan sumber mineral besi mulai mengubah pola lama budaya disulawesi, dan ini memungkinkan individu yang ambisius untuk membangun unit politik yang lebih besar. Tidak diketahui mengapa kedua hal tersebut muncul bersama-sama, mungkin salah satu adalah hasil yang lain. Pada 1400an, sejumlah kerajaan pertanian yang baru telah muncul di barat lembah Cenrana, serta di daerah pantai selatan dan di pantai timur dekat Parepare yang modern.

Orang-orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau ini (yang dipercayai sebagai negara kepulauan karena bentuknya yang mengerut) adalah pelaut Portugis pada tahun 1525, dikirim dari Maluku untuk mencari emas, yang kepulauan memiliki reputasi penghasil. Belanda tiba pada tahun 1605 dan dengan cepat diikuti oleh Inggris, lalu mendirikan pabrik di Makassar. Sejak 1660, Belanda berperang melawan Kerajaan Gowa Makasar terutama di bagian pesisir barat yang berkuasa. Pada tahun 1669, Laksamana Speelman memaksa penguasa, Sultan Hasanuddin, untuk menandatangani Perjanjian Bongaya, yang menyerahkan kontrol perdagangan ke Perusahaan Hindia Belanda. Belanda dibantu dalam penaklukan mereka oleh panglima perang Bugis Arung Palakka, penguasa kerajaan Bugis Bone. Belanda membangun benteng di Ujung Pandang, sedangkan Arung Palakka menjadi penguasa daerah dan kerajaan Bone menjadi dominan. Perkembangan politik dan budaya tampaknya telah melambat sebagai akibat dari status quo. Pada tahun 1905 seluruh Sulawesi menjadi bagian dari koloni negara Belanda dari Hindia Belanda sampai pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II. Selama Revolusi Nasional Indonesia, “Turk” Westerling Kapten Belanda membunuh sedikitnya 4.000 orang selama Kampanye Sulawesi Selatan. Setelah penyerahan kedaulatan pada Desember 1949, Sulawesi menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Dan pada tahun 1950 menjadi tergabung dalam kesatuan Republik Indonesia.

Pada saat kemerdekaan Indonesia, Sulawesi berstatus sebagai provinsi dengan bentuk pemerintahan otonom di bawah pimpinan seorang Gubernur. Provinsi Sulawesi ketika itu beribukota di Makassar, dengan Gubernur DR.G.S.S.J. Ratulangi. Bentuk sistem pemerintahan provinsi ini merupakan perintis bagi perkembangan selanjutnya, hingga dapat melampaui masa-masa di saat Sulawesi berada dalam Negara Indonesia Timur (NIT) dan kemudian NIT menjadi negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS). Saat RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sulawesi statusnya dipertegas kembali menjadi provinsi. Status Provinsi Sulawesi ini kemudian terus berlanjut sampai pada tahun 1960.

Mulai tahun 1960 Sulawesi terdiri dari dua buah Daerah Tingkat I, yaitu :

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Pada tahun 1964 dibentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah, sedangkan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Demikian pula Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dibentuk terpisah dari Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, sedangkan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Mulai tahun 1999 pemakaian istilah Daerah tingkat I dihilangkan, sehingga ke-empat wilayah di atas sebutannya berubah masing-masing menjadi provinsi. Memasuki era Reformasi seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah, terbentuk provinsi Gorontalo pada tahun 2000, dan kemudian provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004.

Pemerintahan di Sulawesi dibagi menjadi enam provinsi berdasarkan urutan pembentukannya yaitu provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar dengan luas wilayah daratan 68,033 kilometer persegi dan luas laut mencapai 189,480 kilometer persegi yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta Kepulauan Togean di Teluk Tomini dan pulau-pulau di Banggai Kepulauan di Teluk Tolo. Sebagian besar daratan di provinsi ini bergunung-gunung (42.80% berada di atas ketinggian 500 meter dari permukaan laut) dan Katopasa adalah gunung tertinggi dengan ketinggian 2.835 meter dari permukaan laut.

6. Kepulauan Maluku

Sulawesi atau Pulau Sulawesi (atau sebutan lama dalam bahasa Inggris: Celebes) adalah sebuah pulau dalam wilayah Bendera Indonesia Indonesia yang terletak di antara Pulau Kalimantan di sebelah barat dan Kepulauan Maluku di sebelah timur. Dengan luas wilayah sebesar 174.600 km², Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Di Indonesia hanya luas Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Papua sajalah yang lebih luas wilayahnya daripada Pulau Sulawesi, sementara dari segi populasi hanya Pulau Jawa dan Sumatera sajalah yang lebih besar populasinya daripada Sulawesi.

Nama Sulawesi diperkirakan berasal dari kata dalam bahasa-bahasa di Sulawesi Tengah yaitu kata sula yang berarti nusa (pulau) dan kata mesi yang berarti besi (logam), yang mungkin merujuk pada praktik perdagangan bijih besi hasil produksi tambang-tambang yang terdapat di sekitar Danau Matano, dekat Sorowako, Luwu Timur. Sedangkan bangsa/orang-orang Portugis yang datang sekitar abad 14-15 masehi adalah bangsa asing pertama yang menggunakan nama Celebes untuk menyebut pulau Sulawesi secara keseluruhan.

Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan dan Sumatera dengan luas daratan 174.600 kilometer persegi. Bentuknya yang unik menyerupai bunga mawar laba-laba atau huruf K besar yang membujur dari utara ke selatan dan tiga semenanjung yang membujur ke timur laut, timur, dan tenggara. Pulau ini dibatasi oleh Selat Makasar di bagian barat dan terpisah dari Kalimantan serta dipisahkan juga dari Kepulauan Maluku oleh Laut Maluku. Sulawesi berbatasan dengan Borneo di sebelah barat, Filipina di utara, Flores di selatan, Timor di tenggara dan Maluku di sebelah timur.

Sejak abad ke-13, akses terhadap barang perdagangan berharga dan sumber mineral besi mulai mengubah pola lama budaya disulawesi, dan ini memungkinkan individu yang ambisius untuk membangun unit politik yang lebih besar. Tidak diketahui mengapa kedua hal tersebut muncul bersama-sama, mungkin salah satu adalah hasil yang lain. Pada 1400an, sejumlah kerajaan pertanian yang baru telah muncul di barat lembah Cenrana, serta di daerah pantai selatan dan di pantai timur dekat Parepare yang modern.

Orang-orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau ini (yang dipercayai sebagai negara kepulauan karena bentuknya yang mengerut) adalah pelaut Portugis pada tahun 1525, dikirim dari Maluku untuk mencari emas, yang kepulauan memiliki reputasi penghasil. Belanda tiba pada tahun 1605 dan dengan cepat diikuti oleh Inggris, lalu mendirikan pabrik di Makassar. Sejak 1660, Belanda berperang melawan Kerajaan Gowa Makasar terutama di bagian pesisir barat yang berkuasa. Pada tahun 1669, Laksamana Speelman memaksa penguasa, Sultan Hasanuddin, untuk menandatangani Perjanjian Bongaya, yang menyerahkan kontrol perdagangan ke Perusahaan Hindia Belanda. Belanda dibantu dalam penaklukan mereka oleh panglima perang Bugis Arung Palakka, penguasa kerajaan Bugis Bone. Belanda membangun benteng di Ujung Pandang, sedangkan Arung Palakka menjadi penguasa daerah dan kerajaan Bone menjadi dominan. Perkembangan politik dan budaya tampaknya telah melambat sebagai akibat dari status quo. Pada tahun 1905 seluruh Sulawesi menjadi bagian dari koloni negara Belanda dari Hindia Belanda sampai pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II. Selama Revolusi Nasional Indonesia, “Turk” Westerling Kapten Belanda membunuh sedikitnya 4.000 orang selama Kampanye Sulawesi Selatan. Setelah penyerahan kedaulatan pada Desember 1949, Sulawesi menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Dan pada tahun 1950 menjadi tergabung dalam kesatuan Republik Indonesia.

Pada saat kemerdekaan Indonesia, Sulawesi berstatus sebagai provinsi dengan bentuk pemerintahan otonom di bawah pimpinan seorang Gubernur. Provinsi Sulawesi ketika itu beribukota di Makassar, dengan Gubernur DR.G.S.S.J. Ratulangi. Bentuk sistem pemerintahan provinsi ini merupakan perintis bagi perkembangan selanjutnya, hingga dapat melampaui masa-masa di saat Sulawesi berada dalam Negara Indonesia Timur (NIT) dan kemudian NIT menjadi negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS). Saat RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sulawesi statusnya dipertegas kembali menjadi provinsi. Status Provinsi Sulawesi ini kemudian terus berlanjut sampai pada tahun 1960.

Mulai tahun 1960 Sulawesi terdiri dari dua buah Daerah Tingkat I, yaitu :

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Pada tahun 1964 dibentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah, sedangkan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Demikian pula Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dibentuk terpisah dari Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, sedangkan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Mulai tahun 1999 pemakaian istilah Daerah tingkat I dihilangkan, sehingga ke-empat wilayah di atas sebutannya berubah masing-masing menjadi provinsi. Memasuki era Reformasi seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah, terbentuk provinsi Gorontalo pada tahun 2000, dan kemudian provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004.

Pemerintahan di Sulawesi dibagi menjadi enam provinsi berdasarkan urutan pembentukannya yaitu provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar dengan luas wilayah daratan 68,033 kilometer persegi dan luas laut mencapai 189,480 kilometer persegi yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta Kepulauan Togean di Teluk Tomini dan pulau-pulau di Banggai Kepulauan di Teluk Tolo. Sebagian besar daratan di provinsi ini bergunung-gunung (42.80% berada di atas ketinggian 500 meter dari permukaan laut) dan Katopasa adalah gunung tertinggi dengan ketinggian 2.835 meter dari permukaan laut.

7. Kepulauan Riau

Perjalanan pembentukan Provinsi Kepulauanan Riau yang di singkat Prov. Kepri memerlukan perjuangan yang tidak mudah menguras pikiran tenaga tanpa pamrih dari berbagai unsur dan elemen masyarakat yang berada di Kepulauan Riau maupun yang berada di luar kepulauan Riau,  perlu diketahui bersama bahwa Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002. Disyahkan oleh DPR RI dengan hak inisiatif DPR RI melalui suatu proses yang jarang digunakan  oleh badan legislatif sejak zaman Orde baru. Pembentukan Provinsi Kepri adalah hasil jerih payah perjuangan panjang rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat Kepulaun Riau. Penjelasan sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ini telah ditulis oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 dalam sebuah buku volume I dengan judul “Provinsi Kepulauan Riau membangun Hari Depan”.

Pembentukan provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 ini disetujui dan ditindak lanjuti Pemerintah Pusat dengan  dikeluarkannya Keputusan Pemerintah     (Kepres) tanggal 1 Juli 2004, sebagai provinsi baru yang ke-32. Pada tanggal 1 Juli 2004 itu pula, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri melantik Drs. H. Ismeth Abdullah sebagai pelaksana tugas ( caretaker ) Gubenur Kepulauan Riau.

Pada awalnya, Kepulauan Riau ( Kepri ) adalah salah satu kabupaten dari provinsi induk, Provinsi Riau, yang sudah terbentuk pada tahun 1958 berdasarkan UU Nomor 61 tahun 1958. Waktu itu, Provinsi Riau yang semula masuk dalam Provinsi Sumatera Tengah dan beribukota di Bukittinggi, terdiri dari Daerah Tingkat Dua Kepulauan Riau, Bengkalis, Kampar, Indragiri dan Kotapraja Pekanbaru.

Ibu kota Provinsi Riau waktu itu adalah Tanjungpinang. Kemudian dipindahkan ke Pekanbaru pada tahun 1959. Pindahnya ibukota Provinsi Riau dari Tajungpinang ke Pekanbaru mendasari suatu perubahan penting dalam sejarah perkembangan sosial, ekonomi dan politik di Kepri. Tanjungpinang yang awalnya adalah pusat perdagangan, budaya dan sejarah selama berabad-abad, berubah menjadi kawasan pinggiran dari Provinsi Riau, menyebabkan Kepri tidak lagi menjadi penting dan bermakna dalam kejayaan di jalur pelayaran dagang di Selat Melaka yang telah berlangsung sejak 1722.

Setelah berakhirnya masa keemasan Sriwijaya, Riau terus membangkitkan kembali tradisi kemaritiman Sriwijaya yang berlangsung selama berabad-abad.

Dengan berpindahan ibukota Provinsi Riau waktu itu ke Pekanbaru, tradisi kemaritiman itu kini berubah.  Pembangunan  yang  semula  berorientasi  maritime (karena sesuai dengan letak geografis Kepri) kini berorientasi daratan atau benua. Kawasan seluas 251.810,71 km2 ( 96 % laut dan 4 % daratan ), dengan sebaran 2.408 pulau yang semula memiliki peran ekonomi dan potensi yang cukup besar untuk dibangkitkan, cenderung makin ditinggalkan.

            Kawasan pulau-pulau nyaris tidak lagi tersentuh pembangunan. Bahkan potensi Bintan dengan tambang bauksit Singkep dengan kekayaan timahnya tidak terlalu diutamakan. Sarana dan prasarana serta pembangunan fisik di berbagai desa, kecamatan dan pulau-pulau yang bertaburan sangat kurang. Kalaupun ada, hanya dibangun oleh perusahaan.

            Lama kelamaan Kepri hanya tumbuh secara alami dengan kemampuan sendiri. Kepri kembali mengandalkan aktivitas ekonomi melalui pelayaran dan perdagangan tradisional antar pulau, memanfaatkan kawasan pertumbuhan ekonomi Singapura dan Malaysia.

            Sektor-sektor kehidupan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perikanan, pertanian, perkebunan, serta industri tumbuh lebih lambat dan kurang memberi perubahan kesejahteraan rakyat di kepulauan ini. Mulanya sekalipun ibukota sudah pindah ke Pekanbaru dan Kepri semakin terpinggirkan, kehidupan ekonomi masih tetap tumbuh dan kawasan ini tetap berkembang.

 Namun pada tahu 1961, ketika terjadi konflik antara Indonesia dan Malaysia, terjadi perang dan bahkan putusnya hubungan diplomatik, Kepri yang berada pada perbatasan Semenajung Malaya dan Singapura, mengalami berbagai perubahan kebijakan yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat di kawasan ini. Hubungan emosional dan kekeluargaan dengan penduduk di Semenanjung itu, yang terbina oleh kesamaan asal usul dalam rentang sejarah yang panjang, menjadi terputus. 

            Konfrontasi meyebabkan pemerintah Indonesia mengambil beberapa kebijakan politik maupun ekonomi. Di antaranya melarang kapal-kapal dari Singapura dan Semenanjung Malaya beroperasi di Indonesia, diikuti dengan larangan pengunaan mata uang dollar Singapura dan uang Malaysia sebagai alat pembayaran di Kepri. Bersama itu, pemerintah pusat memberlakukan mata uang KRRP ( Rupiah Kepulauan Riau ) pada 15 Oktober 1963, serta memungut bea dan cukai di Kepri.

 Selain itu, dibuat pula kebijakan yang memasukkan Kepri ke dalam wilayah pabean Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Penganti UU  No. 8 tahun 1963 tanggal 10 November 1963. kerena kebijakan ini bertujuan juga untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, barang-barang yang masuk dari Sumatera dan Riau Daratan akan dikenai pajak. Akibatnya semakin menghambat perdagangan antara Kepri dan daratan Sumatera.

            Bahkan pembayaran gaji para pegawai negeri sipil dan militer di Kepri, khususnya Tanjungpinang, Lingga, Karimun dan Natuna ( Pulau Tujuh ) dilaksanakan dengan menggunakan mata uang rupiah.

            Perubahan kebijakan ini sangat meyulitkan rakyat di Kepri karena terjadi pula perubahan sistem perdagangan di pulau ini. Perdagangan yang sejak berabad-abad dilakukan secara bebas dan langsung karena begitu dekatnya jarak, kini berubah. Singapura misalnya, yang sejak lama merupakan pasar bagi hasil-hasil komoditas pertanian, perikanan dan pertenakan serta perkebunan, pun terhenti. Barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari berasal dari Singapura dan Malaysia jadi sulit didapat. Perdagangan tradisional bahkan perdagangan barter antara Kepri dengan Malaysia dan Singapura langsung terhenti dan dilarang. Masa-masa konfrontasi adalah masa paling sulit bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kepri.

            Kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan memblokade ekonomi Singapura, kemudian merubah jalur perdagangan hingga Thailand, Filipina dan bahkan Jepang. Namun karena jarak tempu yang jauh  dan semakin memburuknya kehidupan masyarakat, mulai timbul perdagangan gelap dan penyelundupan dari dan ke Singapur. Pada awal nya hanya untuk kebutuhan pokok sehari-hari, lalu berkembang menjadi perdagangan illegal berbagai hasil bumi dan komoditas. Banyak penduduk mulai menjual hasil bumi mereka secara diam-diam ke Singapura.

            Kebijakan blokade ekonomi berlanjut dengan pemutusan perdagangan dan hubungan ekonomi dengan Malaysia, serta menasionalisasi badan usaha Malaysia dan Inggris, baik di Kepri maupun Riau Daratan. Akibat lebih jauh adalah terjadinya perdagangan gelap berbagai komoditas, terutama bahan-bahan baku industri di Singapura.

            Agustus 1966 itu kemudian berlangsung damai dan lancar, namun berbagai masalah ekonomi terutama lalu lintas perdagangan masih memerlukan proses yang panjang.

            Berbagai langkah pemerintah pusat setelah masa konfrontasi berakhir, dilakukan untuk memulihkan kehidupan ekonomi didaerah ini. Kedekatan dengan Malaysia dan Singapura dalam membangkitkan perekonomiannya, terutama dalam mengelola pelabuhan internasionalnya, mulai mempengaruhi kebijakan pusat. Pemerintah pusat mulai mengalihkan perhatiannya ke Kepulauan Riau, terutama Batam, guna ikut memanfaatkan jalur perdagangan dunia yang paling ramai dan penting di belahan timur.

            Untuk merealisasikannya, pemerintah pusat mengembangkan Pulau Batam menjadi daerah industri khusus, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.  Batam dibangun  sebagai kawasan industri pada tahun 1971 dengan membentuk Badan Otorita Batam.

            Selain mengembangkan Pulau batam, pemerintah juga menggesa pembagunan ekonomi Kepulauan Riau ( dan daerah lainnya termasuk Riau ) pada tahun 1990. Di  antaranya adalah dengan menjalin kerjasama regional dengan membentuk kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Johor-Riau ( Sijori )yang dikenal sebagai IMS-GT atau Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle.

            Langka ini ingin memaju pertumbuhan seraya bersepakat dengan Singapura, Johor ( Malyasia) dan Riau ( Indonesia ). Bertujuan untuk memadukan kekuatan ekonomi secara kompetitif pada tiga kawasan itu menjadi suatu kawasan pertumbuhan ekonomi yang menarik bagi investor Internasional .

            Indonesia dengan keunggulan sumber daya alam serta lahan di Kepri serta modal dan keahlian Singapura, berpadu menjadi kawasan unggulan berdaya tarik ekonomi yang kuat serta memberikan peluang investasi bagi Kepri, Riau dan daerah lainnya di Sumatera..

            Pertumbuhan ekonomi juga membangkitkan kawasan-kawasan industri dan parawisata di daerah ini. Setelah Batam berbagai industri penting yang cepat menumbuhkan ekonomi, menyusul pula di kawasan lainnya  di Bintan dengan dibukanya resort wisata di Lagoi, Bintan Utara, serta Lobam di sekitar Tanjunguban.

            Kebijakan ini diakui telah  menumbuhkan dan membangkitkan ekonomi Kepri secara kuantitatif, walaupun keberhasilan ini belum sepenuhnya dinikmati oleh rakyat Kepri.

            Hal ini justru menimbulkan masalah baru akibat kesenjangan ekonomi yang tidak merata dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Pembangunan pusat-pusat industri dan kawasan ekonomi yang diarahkan oleh pemerintah pusat dan lebih menyertakan swasta asing atau kaum pemilik modal ini, telah melupakan amanah kesejahteraan rakyat Kepri. Penduduk di sekitarnya semakin tertinggal dan tetap miskin.           

            Akibat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, kemajuan sektor pendidikan, sosial dan berbagai bidang lain serta lingkungan  alam jadi tertinggal. Fasilitas pendidikan tidak terpenuhi dan menyebabkan sulitnya anak-anak didik melajutkan sekolahnya di berbagai desa di kawasan industri.

            Akhirnya Kepri tidak memiliki SDM serta tenaga kerja yang terampil. SDM yang ada tidak dapat bekerja pada industri-industri yang baru tumbuh.

            Sumber daya manusia di Kepri tetap tinggal, dan tidak bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja karena terbatasnya pendidikan dan keterampilan. Juga semakin terpinggirkannya kehidupan rakyat di desa-desa akibat penguasaan lahan-lahan oleh para pemilik modal untuk kawasan industri. Termasuk rusaknya lingkungan yang merugikan rakyat Kepri akibat eksploitasi yang berlebih-lebihan terhadap tambang-tambang pasir laut, pasir darat, graint, bauksit, hutan-hutan ( termasuk hutan bakau), perairan dan perikanan serta sumber-sumber air minum.

            Terjadilah kerusakan sumber-sumber daya alam, lingkungan di sekitar pesisir pantai, sumber-sumber hayati perikanan dan terumbu karang, serta hutan-hutan di seantero pulau besar di Kepulauan Riau. Semua ini berakibat pemiskinan yang terus-menerus bagi petani, nelayan, buruh dan penduduk di kawasan ini.

            Kondisi Kepulauan Riau yang semakin tertinggal kesejahteraannya ini, secara bersamaan diperparah oleh semakin terkonsentrasinya pembangunan hanya di Riau Daratan. Hal ini terjadi karena ibu kota Provinsi Riau berada di Kota Pekanbaru sehingga pada masa Orde Baru yang sangat sentralistik dan otoriter pada masa itu, telah membuat terjadinya pemusatan pembagunan hanya pada kawasan-kawasan tertentu. Terlebih lagi kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh pusat lebih menekankan pada pertumbuhan.

            Pembangunan ekonomi yang sangat mengejar pertumbuhan itu tidak lain hanyalah dengan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam seperti hutan dan lahan, selain mengelola sumber alam minyak dan gas bumi. Di sisi lain pemerintah juga memacu pembangunan sektor infrastruktur yang semata-mata untuk mempermudah eksploitasi sumber-sumber daya alam bagi kaum pemilik modal.

            Pembagunan infrastruktur yang pesat menyebabkan ikut bangkitnya sektor-sektor lain seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan yang kemudian berimbas pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan budaya. Sebaliknya, pembagunan di Kepulauan Riau yang semula adalah ibukota provinsi (Riau) justru tertinggal jauh.

            Ketimpangan semakin dirasakan di dalam pembangunan Kepri dan Riau Daratan akibat berbedanya persepsi pada pemerintah provinsi, yang lebih berorientasi pada wilayah daratan, dan bukan kepulauan.

            Dalam pemikiran ini, laut ditanggap sebagai kelemahan karena memisahkan pulau-pulau. bukan sebaliknya yang menjadi kekuatan pemersatu atas pulau-pulau itu. Akibatnya kawasan Kepulauan Riau menjadi wilayah yang lemah tanpa pengaruh.

            Ketertinggalan dan rasa ketidakadilan yang terus berkembang, terutama pada masa-masa setelah kemerdekaan, menyebabkan rakyat Kepri ingin berjuang untuk mendapatkan kembali suatu wilayah yang berstatus otonom (provinsi), sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya.

            Dalam kata lain, rakyat Kepulauan Riau ingin memisahkan diri secara administratife  Provinsi Riau untuk membentuk provinsi tersendiri. Rasa ketidakadilan serta didesak oleh berbagai faktor lain, selain faktor sejarah adalah: letak geografis, ekonomis, sosial budaya, dan politis, semakin memperkuat alasan mengapa rakyat Kepri bersatu memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kepri.

            Kepulauan Riau yang  teridiri dari 96 persen perairan dan hanya 4 persen daratan dengan 2.408 pulau, dan jauh dari pusat pemerintahan menyebabkan panjangnya rentangan kendali. Secara administratif rentang kendali itu akan menjadi singkat apabila pusat pemerintahan berada di Kepri. Hal ini akan mempermudah berbagai urusan masyarakat dan layanan dari pemerintah provinsi.

Rasa tidak puas masyarakat atas berbagai kondisi ini akhirnya manibulkan rasa kesadaran bersama rakyat Kepri guna memisahkan diri dari Riau Daratan untuk menjadi Provinsi Kepulauan Riau yang otonom. Bersamaan dengan itu timbul pula harapan bersama akan tercapainya kesejahteraan apabila kelak provinsi itu dapat menumbuhkan sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya bagi kepetingan rakyat.

            Seiringi dengan angin reformasi yang berhembus kencang sampai ke daerah-daerah, banyak daerah yang ingin memekarkan daerahnya. Kondisi ini disambut baik oleh pemerintah pusat dan DPR-RI. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau pun kemudian mempersiakan daerah pemekaran dengan membentuk Tim pemekaran yang diketuai oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

            Pada awalnya timbul inisiatif dari berbagai kelompok masyrakat Kepulauan Riau untuk menindaklanjuti aspirasi yang tumbuh mendesak di tengah-tengah masyarakat.

            Gagasan itu disambut oleh tokoh-tokoh generasi muda yang tergabung dalam Komite Pemuda Nasional Indonesia  (KNPI) Kepulauan Riau. Meraka kemudian melakukan pendekatan ke pemerintah.

            Pada suatu ketika, mereka bertemu dengan Syarwan Hamid (Menteri Dalam Negeri waktu itu) yang sedang berkunjung ke pantai Sakera Teluk Sebong, Bintan. Tokoh-tokoh KNPI itu sambil berbisik, mulai bertanya : ‘‘ Pak Syarwan bagaimana kalau Kepri kita mekarkan menjadi Propinsi ?’’ tanya Dalmasri, Ketua  KNPI Kepri kepada  Syarwan.

            Di luar dugaan, Mendagri   Syarwan Hamid yang berasal dari Siak, Riau itu merespon dan bahkan meminta kepada Dalmarsi dan kawan-kawan untuk membuat proposalnya. Gayung pun bersambut. Mereka lalu menyusun sebuah proposal tentang pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau untuk menjadi Provinsi.

            Proposal ini kemudian diajukan kepada Bupati Kepulauan Riau (waktu itu) A Manan Saiman. ‘‘ Pak Manan menerima kami, cuma kurang merespon. Mungkin pak Manan sungkan karena Gubernur Riau waktu itu juga TNI,’’kisah Dalmarsi.

            Aspirasi ini kemudian berkembang dan meluas dengan cepat di dalam masyarakat. Para mahasiswa Kepri yang berada di Jakarta, Bandung, Pekanbaru dan Yogyakarta mendesak untuk sesegeranya dibentuk Provinsi Kepri. Sementara itu Pimpinan KNPI Kepri langsung melakukan kontak dengan DPRD Kabupaten Kepri, yang menyarankan untuk segera membentuk tim sosialisasi dan menyusun rencana aksi.

            Secara hampir bersamaan terbentuk pula Komite Pemekaran Kepulauan Riau (KPKR) sebagai lembaga mempersiapkan pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten itu akan dimekarkan menjadi 6 daerah tingkat dua (kabupaten / kota) yaitu Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna (Pulau Tujuh) dan Kabupaten Bintan.

KPKR  yang diketahui oleh H.M. Arief Rasahan ini merencanakan pelaksanaan musyawarah besar (mubes) dan berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Riau (waktu itu) H. Abdul Manan, Ismeth Abdullah (Ketua Otorita Batam) dan Gubernur Riau Saleh Djasit. Mubes akhirnya juga bersepakat untuk memasukkan agenda pembentukan Provinsi Kepulauan Riau sebagai agenda lain yang harus dicapai oleh KPKR.

Kemudian dilaksanakanlah Musyawarah Besar Rakyat Kepulauan Riau pada tanggal 15 Mei 1999 di Hotel Royal Palace, di Batu – 10, Kota Tanjungpinang. Pada hotel yang sekarang bernama Hotel Comfort itu, hadir sekitar seribu orang wakil- wakil tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan mahasiswa.

Mubes Rakyat Kepulauan Riau ini mengasilkan Tiga Tuntutan Rakyat Kepulauan Riau yang di tandatangani oleh tim perumus yang terdiri dari Prof Moch Saad (Ketua), Drs Azirwan (sekretaris), dengan beberapa anggota yaitu: Drs Abdul Malik, M.pd, Ir H Moh Gempur Adnan, H Raja Hamzah Yunus, H Rusli Silin, Drs M Saleh Wahab, H Bakri Syukur dan HM Arief Rasahan.

8. Kepulauan Mentawai

Mentawai merupakan negara kepulauan yang ditemukan di lepas pantai barat Sumatera (Indonesia) yang terdiri dari sekitar 70 pulau dan pulau. Empat pulau utama adalah Utara dan Pagai Selatan, Sipora, dan Siberut; dengan Siberut – mencakup 4.480 kilometer persegi dan dengan jumlah penduduk sekitar 29.918 [1][1] (Regional Autonomy Website. c.2000.); yang 90% adalah penduduk asli asal Mentawai, yang lain 10% dianggap terdiri dari Minangkabau, Jawa, dan Batak (Bastide, 2008) – menjadi empat dari yang terbesar.

Para nenek moyang orang Mentawai adat diyakini telah bermigrasi pertama ke wilayah tersebut di suatu tempat antara 2000 – 500 SM (Reeves, 2000), sedangkan penjajah pertama dinyatakan, dalam dokumentasi awal oleh John Crisp yang mendarat di pulau-pulau pada tahun 1792, telah tiba pada pertengahan 1700 di perjalanan orang Inggris yang membuat upaya gagal dan untuk mendirikan sebuah pemukiman pertanian lada di sebuah pulau selatan Pagai Selatan (Crisp, 1799). Selama bertahun-tahun sebelum perdagangan ini ada antara masyarakat adat dan daratan Sumatera Cina dan Melayu (Francis, 1839).

Setelah menetapkan kehadiran mereka 40 tahun sebelumnya, sementara penandatanganan kontrol Sumatera dan Semenanjung Malaya, Belanda kembali pada tahun 1864 untuk mengklaim kepulauan Mentawai di bawah kedaulatan Hindia Timur (Mess, 1870); posisi dipertahankan sampai Perang Dunia Kedua. Selama periode ini hubungan antara masyarakat Belanda dan pribumi dilaporkan satu yang memuaskan, seperti yang didokumentasikan melalui akun pembicaraan dengan para tetua Mentawai yang berlabel kali ini sebagai “hari tua yang baik” di mana mereka “menerima harga yang adil dalam perdagangan dan bebas untuk mempraktekkan gaya hidup budaya mereka, Arat Sabulungan” [2][2] Arat Sabulungan adalah eksistensi budaya dimana masyarakat Mentawai adat hidup yang diselenggarakan bersama oleh sebuah sistem kepercayaan yang membayar penghormatan kepada arwah nenek moyang mereka, langit, tanah, laut, sungai, dan segala sesuatu di dalamnya. Dipimpin oleh dukun (Kerei atau Sikerei), upacara ritual cukup umum. (Bakker, 1999).

Selain kampanye militer menegakkan pemberantasan perang suku – perubahan seharusnya disambut oleh Islanders – catatan menunjukkan bahwa Belanda tidak berusaha ikut campur dengan kehidupan sehari-hari orang Mentawai. Jurnal ditulis selama ini bicara periode ‘bunga-dihiasi’ pribumi dan waktu yang dihabiskan “pulau kebahagiaan” (Maass, 1902) di ‘pulau kebahagiaan’ (Karny, 1925).

Pada tahun 1901, August Lett, misionaris pertama ke Mentawai, tiba di pantai selatan Pagai Utara – membangun pandangan yang bertentangan dengan yang ada pada wisatawan awal abad 20 Belanda dan lainnya. Lett, dan misionaris selanjutnya dikirim ke pulau-pulau, ditolak dan dipandang rendah masyarakat adat karena keyakinan mereka takhayul, ritual, dan perilaku budaya; menggambarkan orang-orang sebagai “malas, terbelakang dan bodoh” dan memiliki “penderitaan orang miskin terjebak dalam teror kejahatan” (Hammons, 2010). Pada 1915, setelah beberapa kesulitan – termasuk kematian Agustus Lett (Persoon, 1987) – misionaris telah memperoleh mengkonversi pertama mereka, diperpanjang upaya mereka untuk Sipora dan Siberut dan, pada 1932, telah pergi untuk mendirikan stasiun misi di Maeleppet (Siberut ), (Sihombing, 1979).

Dari sekian banyak perubahan yang dialami oleh orang-orang dari Siberut selama periode ini dan dekade berikutnya – terutama pembentukan koloni pemaksaan di Muara Siberut dan kedatangan dan aturan kekerasan otoritas Jepang selama periode Perang Dunia Kedua – yang paling signifikan, dalam hal asimilasi masyarakat Mentawai, tiba pada tahun 1950 (setelah deklarasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945) ketika Mentawai menjadi bagian dari negara Indonesia (Bakker, 1999).

Pada awal tahun 1954, di bawah tujuan Indonesia persatuan nasional dan adaptasi budaya, Pemerintah Nasional mulai memperkenalkan program peradaban yang dirancang untuk ‘mengintegrasikan kelompok suku ke dalam arus utama sosial dan budaya dari negara’ (Persoon 2004) pengembangan dan. Ini, untuk asli Mentawai, berarti pemberantasan praktek Arat Sabulungan; penyerahan paksa, pembakaran dan penghancuran harta yang digunakan untuk memfasilitasi perilaku budaya atau ritual; dan mereka Sikerei (dukun) melepas jubah, dipukuli, dan dipaksa menjadi pekerja paksa dan di penjara.

Berdasarkan Pancasila [3][3] Pertama diartikulasikan pada 1 Juni 1945, Soekarno berpendapat bahwa negara Indonesia masa depan harus didasarkan pada Pancasila: nasionalisme Indonesia; internasionalisme, atau humanisme; persetujuan, atau demokrasi; kesejahteraan sosial; dan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konstitusi Republik Indonesia diundangkan pada tahun 1945, Pancasila telah dicatatkan pada urutan sedikit berbeda dan dalam kata-kata yang berbeda: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi di bawah bimbingan bijaksana konsultasi perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Britannica, dilihat 2012), lima prinsip filsafat negara Indonesia yang dirumuskan oleh pemimpin nasionalis Sukarno Indonesia, Pemerintah Indonesia juga mulai menerapkan kebijakan nasional agama baru mereka; mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menjadi milik salah satu dari lima agama yang diakui [4][4] Berdasarkan ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ gagasan Indonesia, terdapat resmi hanya lima agama yang diakui: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha (Tropenbos International 2004: Posisi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Tropis).. Yang, untuk Kepulauan Mentawai, mengakibatkan masuknya segera misionaris dan peningkatan kekerasan dan tekanan pada orang-orang untuk mengadopsi perubahan [5][5] Pada akhirnya banyak yang memilih agama Kristen, karena pandangan yang fleksibel terhadap kepemilikan dan konsumsi babi yang memainkan peran integral dalam sejarah dan budaya Mentawai..

9. Pulau Halmahera

Suku Dunia ~ Halmahera, Orang merupakan penduduk asal dan berdiam dipulau Halmahera dan sekitarnya sebagai bagian dari wilayah Propinsi Maluku. Dilihat dari segi administrasi wilayah ini menjadi bagian dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Penduduk di kawasan ini dapat disebut sebagian suatu kelompok budaya dengan nama orang Halmahera. Kajian prasejarah atau arkeologi telah memberi perhatian tersendiri terhadap Halmahera atau Maluku Utara.

Daerah ini dianggap mempunyai peranan tersendiri, yang merupakan daerah lintas strategis bagi perpindahan penduduk Asia Tenggara ke Malanesia dan Mekronesia pada masa lalu. Halmahera juga bisa merupakan kunci untuk dapat menetapkan lokasi tanah asal (home land) dari penduduk yang berbahasa Austronesia di kepulauan Pasifik. Kajian yang dilakukan telah menemukan macam-macam artefak, seperti beliung persegi, kapak lonjing, megalit dan gerabag. Ini merupakan tanda kehidupan bercocok tanam di masa lalu itu di Maluku Utara ini.

Pekerjaan pengupamaan alat-alat batu muncul pada masa baru di Maluku Utara, yaitu beliung dan kapak tersebut diatas. Kehadiran bangunan megalit sering ada hubungannya dengan roh nenek moyang yang mempunyai pengaruh kuat terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanaman. Maluku Utara ini telah meninggalkan bekas-bekasnya dalam bentuk menhir dan pagar-pagar batu. Gerabah pun memang dikenal pada zaman mulai bercocok tanam ( Soegondho, tahu 1985).


Dalam kawasan ini memang terdapat sekitar 25 kelompok etnik dengan kelompoknya, yang masing-masing jumlah penduduknya relatif sedikit. Para ahli bahasa berpendapat paling tidak sebagian besar dari kelompok itu dapat disatukan dalam satu Keluarga Bahasa Halmahera. Sensus penduduk tahun 1930, yang memperhatikan kesukubangsaan membuat kategori tersendiri untuk kelompok Halmahera ini.


Kelompok-kelompok etnik yang memiliki bahasa atau dialek tersendiri yang tergabung dalam Keluarga Bahasa Halmahera itu antara lain kelompok dengan bahsa Tidore, ternate, Sahu, Makian Barat, Tobaru, Galela, Ibu, Loloda, Tobelo,Modole, Paga, Wasok, Morotai, Basan, Olei, Goruk Kabariemo, Woluka, Gamengi, Buli, Pudiwang. Lolobanta dll.


Kelompok itu diantaranya ada yang hanya berdiam di daratan pulau Halmahera, misalnya orang Sahu, orang Paga, orang Madole. Kelompok tertentu ada yang berdiam di daratan pulau Halmahera dan pulau lain disekitarnya. Sebagian orang Morotai berdiam di pulau Motai dan sebagian lainnya diujung Utara pulau Halmahera. Sebagian orang Galela berdiam di pulau Timur bagian Utara pulau Halmahera di bagian Selatan pulau Morotai. Orang Ternate selain mendiami pulau Ternate juga berdiam di pantai barat pulau Halmahera.


Orang Bacan selain mendiami pulau Bacan juga sebagian berdiam di daratan Halmahera bagian selatan. Selain dari pada itu ada lagi kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai “masyarakat terasing”, misalnya kelompok Tugudi, Mange, Kadai, Siboyo.


Sementara ahli lain mengemukakan bahwa masyarakat Maluku Utara dan Halmahera Tengah memperlihatkan keterkaitannya dengan adat istiadat yang merupakan kesatuan indentitas tersendiri.
Namun secara keseluruhan dapat dibedakan dalam tiga wilayah kultural.

  1. Wilayah Kultural Ternate yang meliputi kepulauan Ternate, Halmahera Utara dan Kepulauan Sulu.
  2. Wilayah Kultural Tidore yang mencakup kepulauan Tidore, Halmahera Tengah dan Timur.
  3. Wilayah Kultural Bacan meliputi kepulauan Bacan dan Obi. Pembagian wilayah budaya ini tidak menunjukkan suatu perbedaan prinsipal tetapi gradual, dilihat dari ciri adat istiadatnya.

Masyarakat daerah ini umumnya hidup dari pertanian dan hasil laut. Tanaman perkebunan yang cukup berpotensi adalah kelapa, cengkeh, pala, coklat dan beberapa jenis tanaman lain seperti kopi, kapuk, dan kayu manis. Usaha cocok tanam adalah padi ladang dan sawah baru di mulai, jagung, ketela, kacang-kacangan.


Laut menyimpan kekayaan yang besar dan mereka telah menggarapnya berupa berbagai jenis ikan serta hasil-hasil lainnya seperti mutiara, rumput laut, udang, siput, teripang, cumi-cumi, kerang. Di bidang keagamaan, sebagaian besar penduduknya memeluk agama Islam. Perjalanan sejarah masuknya ajaran agama Islam ke daerah ini sudah cukup lama paling tidak pada abad ke-15, bahkan ada sumber yang menyatakan abad ke-13 dan abad ke-8. Sebagian lain masyarakatnya memeluk agama Kristen Protestan, Katholik, dan Hindu.

10. Pulau Sunda

Istilah Sunda sebagai nama tempat, pertama kali disebut oleh ahli ilmu bumi dari Yunani, Ptolemaeus dalam bukunya tahun 150 Masehi, kata Prof Dr drs Edi Suhardi Ekadjati, dalam pidato pengukuhan dirinya selaku Guru Besar Ilmu Sejarah di Universitas Padjadjaran, Bandung, Tahun 1995. (Prof Edi Suhardi Ekadjati dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat, 25 Maret 1945. Ia, suami Hj Utin Nur Husna dan dikaruniai empat anak. Edi adalah Sarjana Sastra Unpad (1971), kemudian melanjutkan studi di Program Filologi untuk Sejarah, Rikjsuniver siteit, Leiden (1975), lalu meraih Doktor di Universitas Indonesia (1979). Prof. Edi  telah Meninggal pada 1 Juni 2006 akibat serangan stroke kedua yang diawali oleh serangan jantung)

Mengutip buku Atmamihardja (1958: 8), Ptolemaeus menyebutkan, ada tiga buah pulau yang dinamai Sunda yang terletak di sebelah timur India.

Berdasarkan informasi itu kemudian ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India, kata Edi yang kini Kepala Museum Konferensi Asia Afika dan dosen di Unpad serta Unpar Bandung.

Dari penelurusan kepustakaan,kata Sunda seperti dikatakan Rouffaer (1905: 16), merupakan pinjaman kata dari kebudayaan Hindu seperti juga kata-kata Sumatera, Madura, Bali, Sumbawa yang semuanya menunjukkan nama tempat.

Kata Sunda sendiri, kemungkinan berasal dari akar kata “sund” atau kata “suddha” dalam bahasa Sanskerta yang mengandung makna: bersinar, terang, putih (Williams, 1872: 1128, Eringa 1949: 289) Dalam bahasa Jawa kuno (Kawi) dan bahasa Bali pun terdapat kata “Sunda” dengan pengertian: bersih, suci, murni, tak bercela/bernoda, air, tumpukan, pangkat, waspada (Mardiwarsito, 1990: 569-57, Anandakusuma, 1986: 185-186; Winter, 1928: 219).

Ahli geologi Belanda RW van Bemmelen, mengatakan, Sunda adalah suatu istilah yang digunakan untuk menamai dataran bagian barat laut India Timur, sedangkan dataran bagian tenggaranya dinamai Sahul, ujar Edi. Dataran Sunda dikelilingi sistem Gunung Sunda yang melingkar (circum-Sunda Mountain System) yang panjangnya sekitar 7000 km.

Dataran Sunda terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian utara, meliputi Kepulauan Filipina dan pulau-pulau karang sepanjang Lautan Pasifik bagian barat, serta bagian selatan yang terbentang dari barat sampai ke timur mulai Lembah Brahm aputera di Assam (India) hingga Maluku bagian selatan. Dataran Sunda itu bersambung dengan kawasan sistem Gunung Himalaya di barat dan dataran Sahul di timur, kata Edi, mengedepankan pendapat van Bemmelen (1949: 2-3).

Selanjutnya, sejumlah pulau yang kemudian terbentuk di dataran Sunda diberi nama dengan menggunakan istilah Sunda pula yakni Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar ialah himpunan pulau besar yang terdiri dari Sumatera,Jawa, Madura dan Kalimantan. Sedangkan Sunda Kecil merupakan gugusan pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor (Bemmelen,1949:15-16).

Mengutip Gonda (1973:345-346) pada mulanya kata “suddha” dalam bahasa Sansekerta diterapkan pada nama sebuah gunung yang menjulang tinggi di bagian barat Pulau Jawa yang dari jauh tampak putih karena tertutup abu asal gunung tersebut. Gunung Sunda itu terletak di bagian barat Gunung Tangkuban Parahu. Kemudian nama tersebut diterapkan pula pada wilayah gunung itu berada dan penduduknya. Mungkin sekali, pemberian nama Sunda bagi wilayah bagian barat Pulau Jawa itu diilhami oleh sebuah kota dan atau kerajaan di India yang terletak di pesisir barat India antara kota Goa dan Karwar (ENI, IV,1921:14-15).

Sunda sebagai sebuah kerajaan

Selanjutnya, Sunda dijadikan nama kerajaan di bagian barat Pulau Jawa yang beribukota di Pakuan Pajajaran, sekitar kota Bogor sekarang. Kerajaan Sunda itu telah diketahui berdiri pada abad ke-7 Masehi dan berakhir pada tahun 1579 Masehi, katanya, mengutip Danasasmita dkk, III, 1984:1-27 dan Djajadiningrat, 1913:75.

Setelah keruntuhan Kerajaan Sunda, eksistensi dan peranan Sunda tidak lagi menonjol di daerahnya sendiri, apalagi di wilayah Nusantara, baik dalam hubungan geografis, sosial, politik maupun kebudayaan. Keadaan seperti itu berlangsung sekitar tiga aba d hingga awal abad ke-20 Masehi, karena pengaruh kekuasaan dari luar yaitu kekuasaan dan kebudayaan Islam, Jawa, Eropa (terutama Belanda).

11. Pulau Timor

Banyak dari kita mengetahui Timor Leste sebagai wilayah bekas koloni Portugis, sementara Timor di bagian barat (sekarang masuk provinsi Nusa Tenggara Timur) adalah bekas koloni Belanda. Atas dasar ini maka proses sejarah kedua wilayah tersebut menjadi berbeda di kemudian hari. Meskipun terdapat kesamaan bahasa dan adat istiadat antara sebagian penduduk Timor Leste dengan Timor-NTT, namun keduanya berbeda negara.

Bagaimana kejadian sesungguhnya hingga pulau di ujung tenggara Nusantara itu terbelah menjadi dua bagian? Bagaimana latar belakang situasi ekonomi-politik di pulau tersebut pada masa itu? Tulisan ini coba mengurai sejarahnya secara singkat.

Latar sejarah

Jauh sebelum kedatangan Porugis, pulau Timor telah dikenal sebagai penghasil kayu cendana putih (santalum album) dan sarang lebah sebagai bahan pembuat lilin. Pada masa itu, kedua komoditi ini mempunyai harga yang cukup tinggi di pasar dunia.

Catatan tertua tentang Timor, yang diketahui sejauh ini, dibuat oleh Chau Yu Kua, inspektur Cina untuk perdagangan seberang lautan pada tahun 1225. Ia menyebutkan Timor kaya akan kayu cendana dan melakukan perdagangan dengan kerajaan di Jawa. Nagarakertagama yang ditulis Mpu Prapanca (1365) menyebutkan Timur (Timor) sebagai salah satu kerajaan yang punya hubungan dengan Majapahit. Kemudian Hsing Ch’a Sheng, seorang pelaut Tiongkok yang mengunjungi pulau tersebut di tahun 1436, mencatatkan 12 pelabuhan dagang di Timor dengan cendana sebagai komoditi utama.

Di tahun 1518, Duarte Barbosa, penguasa Portugis di Malaka, mencatat bahwa kapal-kapal Jawa dan Malaka membawa cendana dari Timor yang dihargai sangat tinggi oleh orang Moor di India dan Persia, serta dipandang bergengsi oleh orang-orang Malabar, Narsyngua dan Cambaya. Empat tahun kemudian, tepatnya tanggal 26 Januari 1522, Antonio Pigaffeta bersama armada Magellan dalam misi berlayar mengelilingi bumi, berlabuh di salah satu pantai utara Timor. Pigaffeta membuat catatan yang lebih terperinci. Antara lain, ia menambahkan bahwa seluruh komoditi cendana dan lilin yang diperdagangkan di Malaka didatangkan dari Timor. Kayu cendana dibarter dengan berbagai peralatan logam, tembikar, porselin, kain, emas dan  perak. Diperkirakan perdagangan cendana telah dimulai sejak awal abad Masehi.

Perebutan bandar dan wilayah penghasil rempah-rempah antar kekuatan kolonial Barat berujung perang yang melibatkan Spanyol, Portugis, Inggris dan Belanda. Di sekitar Nusantara perang paling sengit terjadi antara Portugis melawan Belanda, setelah Spanyol menyerah pada Portugis tahun 1545. Tahun 1619 Belanda menaklukan Jayakarta dan mendirikan ibukota Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di muara kali Ciliwung. Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Di tahun 1641 Portugis harus melepaskan Malaka kepada VOC. Dengan jatuhnya Malaka maka jalur perdagangan rempah-rempah di sebagian besar kepulauan Nusantara praktis mulai jatuh ke tangan Belanda. Tapi pelabuhan Makassar baru jatuh di dekade 1660-an.

Timor sendiri telah rutin disinggahi pedagang Portugis sejak tahun 1515. Kemungkinan pedagang awal ini yang memberi informasi untuk catatan Duerte Barbosa di Malaka tiga tahun kemudian. Baru di tahun 1556 para misionaris Dominican dari Portugis datang dan mendirikan perkampungan di Solor, pulau strategis di ujung timur Flores. Namun karena serangan dari penduduk beragama Islam di sekitarnya maka kampung tersebut musnah terbakar. Sebagai gantinya di tahun 1560 mereka mendirikan sebuah benteng yang lebih kokoh.

Selain menjadi pusat bagi aktivitas misi Dominican, Solor juga menjadi semacam batu pijakan mereka (Portugis) dalam misi perdagangan cendana dari Timor. Mengapa Solor? Karena saat itu raja-raja Timor tidak mengijinkan kekuatan asing membangun pangkalan permanen di pulaunya. Pada tahun 1613, setelah pengepungan yang cukup lama, tentara VOC berhasil merebut benteng tersebut. Ribuan orang, baik yang asli Portugis, peranakan, maupun penduduk setempat yang telah menjadi katolik bergeser ke Larantuka, Flores Timur.

Topas dan Raja-Raja Timor

Orang-orang Portugis yang berada di Larantuka tetap memandang Belanda sebagai musuhnya. Banyak di antara mereka yang menikahi wanita Flores ataupun Timor sehingga menghasilkan turunan campuran antara Portugis, Timor, Flores dan Belanda. Terdapat juga pasukan Portugis pelarian dari Malaka yang berasal dari India maupun Afrika. Campuran dari keseluruhan mereka ini yang kemudian dijuluki Portugis Hitam oleh Belanda, atau juga dikenal dengan nama Topas. Istilah “Topas” sendiri kemungkinan berasal dari kata “topi”, karena kaum ini menamakan dirinya sebagai “Gente de Chapeo” (Orang-orang Bertopi).

Marga atau nama keluarga yang terkenal dan kemudian menjadi pemimpin kelompok ini adalah Da Costa dan De Hornay. Mateus da Costa adalah perwira Portugis yang menikahi seorang wanita Timor di Larantuka. Sedangkan Jan de Hornay adalah seorang desertir, bekas perwira Belanda komandan benteng Solor, yang kemudian menikahi puteri raja Amanuban di Timor.  Kedua dinasti ini menjadi partner sekaligus saling bersaing untuk memimpin kaum Topas sampai lebih dari dua ratus tahun.

Topas di Larantuka mulai tertarik dalam perdagangan kayu cendana yang mendatangkan keuntungan besar. Untuk itu sebuah ekspedisi dikirim ke Timor tahun 1640 dan mendarat di Lifau , daerah yang sekarang menjadi enclave Oekusi, bagian dari negara Timor Leste. Ekspedisi ini kemudian terus masuk hingga ke pedalaman Timor. Di tahun 1641 sejumlah misionaris Portugis berhasil mendirikan semacam benteng di Kupang.  Di tahun 1642, seorang Topas bernama Francisco Fernandez memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan yang sangat berpengaruh di pesisir selatan bernama Wewiku-Wehali. Kerajaan tersebut dibakar rata dengan tanah. Keberhasilan serangan ini membuat Topas leluasa mengambilalih kendali perdagangan cendana di Timor.

Keberadaan Topas lambat laun menjadi kekuatan politik yang menguasai sebagian besar daratan dan pesisir Timor bagian barat. Penguasaan para Topas atas persenjataan, kepiawaian berperang serta kemampuan berbahasa Portugis, Melayu sebagai lingua franca, dan bahasa daerah (Timor dan Flores), membuat mereka disegani oleh banyak raja-raja Timor. Di sini mereka memaksa raja-raja tersebut untuk menjadikan Topas sebagai satu-satunya pengepul cendana untuk diperdagangkan ke luar pulau. Topas lah yang menentukan harga cendana dan tidak mengijinkan siapapun (kecuali mereka sendiri) menjual cendana kepada orang asing.

Perlu sedikit diketengahkan mengenai struktur politik dan budaya di Timor. Pada zaman kedatangan Topas itu, pulau Timor terdiri dari sedikitnya puluhan kerajaan kecil. Pada umumnya, tiap kerajaan merupakan gabungan dari sejumlah suku atau klan dengan pembagian peran bagi masing-masing suku atau klan di dalamnya. Kedudukan masing-masing suku relatif setara, tetapi terdapat juga kelas sosial yang muncul karena pembagian peran tadi. Di dalam suku-suku tersebut diterapkan perkawinan cross-cousin (semacam pariban dalam tradisi Batak) dengan sistem eksogami atau tidak diijinkan perkawinan dalam satu suku/klan, baik patrilineal maupun matrilineal.

Tanah suku dimiliki secara komunal dengan pengaturannya oleh kepala suku. Setiap individu dipastikan terikat dengan salah satu suku, atau, bila sampai diusir/diasingkan karena melakukan kesalahan tertentu, terpaksa harus menawarkan diri ke dalam satu ikatan suku atau klan lain agar bisa bertahan hidup. Tidak ada individu yang dapat survive tanpa tergabung dalam satu suku. Resiko terburuk saat menawarkan diri demikian adalah ia dijadikan budak atau hamba oleh suku yang mengambil. Bila bernasib baik maka ia diangkat menjadi saudara.

Beberapa kerajaan di bagian Barat yang kiranya penting untuk disebutkan di sini antara lain; Helong (suku bangsa yang menguasai wilayah yang sekarang menjadi kota Kupang), Amarasi, Amabi, Amanuban, Amanatun, Amfo’an, Molo dan Fatuleu. Sementara di bagian tengah dan timur terdapat lebih banyak kerajaan. Beberapa catatan sejarah menyebutkan kerajaan yang paling berpengaruh di antara mereka yakni Wewiku-Wehali, Bauho, Suai-Kamanasa dan Insana. Wewiku-Wehali, dalam syair adat sejumlah kerajaan di Timor dan catatan sejarah, dinyatakan pernah menjadi pusat bagi sebagian besar (bila tidak seluruh) kerajaan di Timor. Mungkin ini menjadi alasan serangan Topas ke kerajaan tersebut di tahun 1642.

Di tahun 1653 VOC merebut benteng Portugis di Kupang dan kemudian menamainya benteng Concordia. Namun mereka hanya bisa eksis di sekitar kota Kupang sembari coba membangun aliansi dengan beberapa kerajaan kecil di sekitarnya. Selama beberapa tahun berikut VOC selalu gagal menjalankan ekspedisi untuk masuk ke pedalaman Timor. Tahun 1656 VOC mendatangkan Jenderal Arnold de Vlamingh van Oudtshoorn, dengan 800 pasukannya yang baru menaklukkan Kesultanan Ternate. Mereka berusaha merangsek masuk ke pedalaman Timor. Dua kali usaha itu dilakukan dan keduanya menuai kekalahan yang memalukan.

Sementara Portugis yang tersingkir dari Solor dan Kupang mulai mendirikan pusat pemerintahannya di Lifau. Di tahun 1702 perwakilan pemerintahan untuk seluruh Sunda Kecil ditunjuk secara resmi dengan mengangkat António Coelho Guerrei sebagai gubernurnya.

Topas secara samar maupun terang-terangan memusuhi Belanda. Mereka bisa bekerjasama namun juga berperang. Demikian halnya terhadap Portugis. Mereka tidak mengakui perwakilan Portugis, baik yang berkuasa di Timor ataupun perwakilannya yang lebih tinggi di Goa. Kedatangan perwakilan pemerintah Portugal di Lifau beserta pasukannya menghadapi pengepungan dan serangan bertubi-tubi dari Topas. Cita-cita politik mereka adalah menjadikan Timor sebagai negeri berdaulat dengan hubungan langsung dengan Monarki Portugal. Atau, dengan lain kata, merekalah yang harus ditunjuk oleh monarki Portugal sebagai penguasa setempat.

Bagaimanapun, dengan penguasaan lapangan yang demikian baik, kemudian ‘strategi’ kawin-mawin antara para pemimpin Topas dengan puteri-puteri bangsawan setempat, maka secara de facto Topas menjadi kekuatan yang paling berkuasa di Timor. Untuk waktu yang cukup lama Portugis hanya dapat bergerak di sekitar Lifau (kecuali para paderi yang diijinkan masuk sampai ke pedalaman), sama seperti Belanda yang hanya dapat bergerak di sekitar Kupang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peta politik di pulau Timor sepanjang abad 17 hingga akhir abad 19 diwarnai oleh empat kekuatan politik utama, yaitu; Portugis, Belanda, Topas dan raja-raja Timor. Keempat kubu ini dapat saling bekerjasama di suatu waktu dan berperang di waktu yang lain. Di suatu waktu dapat bersekutu untuk memerangi kubu lain dan ketika kepentingannya telah tercapai dapat berbalik dan mengganti sekutu untuk memerangi sekutunya semula. Situasi baru relatif stabil ketika memasuki abad 20 ketika Belanda berhasil mendirikan pemerintahannya di seluruh Timor bagian Barat.

Pertempuran Penfui

Sebagaimana diketahui, upaya VOC untuk masuk dan menguasai perdagangan cendana terus dilakukan selama kekuasaan Topas. VOC menunggu saat yang tepat untuk meluaskan pengaruh dan kekuasaannya ke pedalaman Timor. Kesempatan itu datang dalam situasi krisis di tahun 1740-an.

Ketidakpuasan terhadap kekuasaan Topas mulai dirasakan oleh sejumlah kerajaan di sekitar Kupang, terutama menyangkut kontrol mereka atas perdagangan cendana. Di tahun 1748, raja Amfoan, Dom Bernardo Da Costa, mulai merencanakan pembangkangan. Kerajaan yang selama ini menyatakan loyalitasnya terhadap Portugis (melalui kekuasaan Topas) tiba-tiba berbalik mendukung VOC. Ia mendekati VOC untuk meminta dukungan, namun tidak dijawab secara tegas oleh Daniel Van der Burgh selaku residen Kupang. Konteksnya, sejak tahun 1663, kerajaan Portugis dan Belanda telah menyepakati  perdamaian. Namun jauh di belahan benua sini situasinya tidak dapat dikontrol dari Eropa. Ada versi sejarah yang menyebutkan dukungan Van der Burgh secara diam-diam kepada aksi raja Amfo’an.

Singkat cerita, Amfo’an menyerang salah satu pusat kekuasaan Topas di wilayahnya. Pemimpin Topas waktu itu, Gaspar da Costa, sangat marah sehingga bereaksi secara brutal. Ia mengancam para bangsawan Timor untuk tidak mengikuti pemberontak tersebut. Tapi ancaman ini justeru dilawan dengan bergabungnya kerajaan Amanuban dalam pemberontakan. Da Costa kemudian menangkap seorang saudara raja Sonba’i (kerajaan Fatuleu) dan beberapa pejabat kerajaan lain untuk dijadikan sandera sembari membunuh sekitar 120 orang-orang Sonba’i. Tindakan ini justeru memicu pemberontakan yang lebih luas.

Raja Sonba’i, yang saat itu merupakan raja terkuat di Timor bagian barat, dievakuasi ke Kupang bersama isteri dan anak-anaknya. Mereka dikawal oleh sekitar 2,300 pasukan bersenjata beserta sanak famili yang bila ditotal mencapai 10,000 orang. Kedatangan pengungsi dari Sonba’i dan Amanuban ke Kupang disambut gembira oleh VOC.

Gaspar da Costa yang mengetahui hal ini segera menghimpun kekuatan tentara dari kerajaan-kerajaan yang masih loyal dalam jumlah sangat besar untuk menyerbu Kupang. Menurut arsip VOC, jumlah pasukannya berkisar 30,000 sampai 40,000 orang. Pasukan ini kemudian membangun benteng dari tanah dan bebatuan di Penfui, wilayah yang sekarang menjadi bandar udara Kupang.

Jumlah pasukan yang sangat besar ternyata tidak menjamin kemenangan. Sebagian besar pasukan dari kerajaan-kerajaan setempat tidak merasa berkepentingan dalam perang tersebut. Tanggal 9 Desember 1759, sekitar 500 orang pasukan VOC bersenjata lengkap yang terdiri dari orang Belanda, Rote, Sabu dan Solor, berbaris menuju Penfui. Dalam jarak tertentu di belakang mereka terdapat pasukan raja-raja Timor yang baru membelot ke VOC. Pasukan VOC membombardir posisi lawan dan mulai menyerbu. Serangan tiba-tiba ini mengejutkan pasukan Gaspar Da Costa. Sebagian besar dari pasukannya melarikan diri, sementara ribuan prajurit yang masih tinggal habis dibunuh. Konon, Gaspar da Costa sendiri menemui ajal ditombak oleh seorang prajurit Timor.

Dampak Pertempuran Penfui

Kekalahan Topas dalam pertempuran Penfui membawa dampak yang besar bagi peta politik di Timor selanjutnya. Pengaruh Topas dan Portugis mulai merosot, sementara pamor Belanda menanjak di mata raja-raja Timor. Ekspedisi militer Belanda yang sebelumnya hanya bisa keluar beberapa kilometer dari bentengnya mulai merangsek lebih dalam.

Di tahun 1756 sebuah kontrak perjanjian diadakan antara VOC dengan raja-raja Timor, Rote, Sabu,  Sumba dan Solor. Sebanyak 48 orang menandatangani perjanjian tersebut yang dikenal dengan Paravicini Contract. Raja Wewiku-Wehali turut diantara mereka dengan mengatasnamakan 27 kerajaan lain yang berada di bawah pengaruhnya. Pada intinya, kontrak tersebut menyatakan pengakuan raja-raja Timor atas kekuasaan Belanda.

Bila memperhatikan ciri nama raja-raja yang turut menandatangani perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar di antara mereka sebelumnya berada di barisan Topas. Contohnya: Don Bernardo (Keizer Amkono), Don Alfonso (raja Amarasi), Don Luis (raja Amanuban), Hyacintho Corea (raja besar Belu/Wewiku-Wehali), Don Louis Piniero (raja Bani-Bani) dan lain-lain.

Namun, berbaliknya situasi ini tidak berlangsung dalam waktu yang sangat singkat untuk kemenangan total Belanda. Pengakuan melalui kontrak di atas kertas pun tidak langsung diikuti dengan kenyataan di lapangan. Pemberontakan raja-raja Timor terhadap Belanda masih terus terjadi sampai ke awal abad 20, baik yang terjadi kecil-kecilan maupun dalam skala yang lebih besar. Dapat dikatakan bahwa kekalahan Topas dalam pertempuran Penfui memberikan pukulan lebih kuat pertama-tama terhadap kedudukan Portugis di Timor, lalu terhadap Topas sendiri, baru setelah itu terhadap raja-raja di Timor.

Sementara itu Topas, dengan pemimpin barunya, Antonio de Hornay yang adalah putera Jan de Hornay, masih sanggup menggalang dukungan dari sejumlah raja lokal untuk melawan Belanda. Di antara mereka yang berhasil dipengaruhi adalah raja Amarasi dan Sonba’i. Di tahun 1752 raja Amarasi bersama Sonba’i sempat merencanakan suatu pemberontakan, namun rencana ini bocor ke pihak Belanda. Raja Sonba’i, Dom Alfonso Salema, ditangkap dan dibuang ke Batavia. Di tahun 1769 Topas masih memiliki cukup kekuatan untuk memaksa gubernur Portugis di Lifau, Jendral Jose Telles de Menezes, beserta pasukannya mengungsi ke Dili dan menjadikannya ibukota pemerintahan yang baru.

Selain bahwa Topas masih cukup kuat, pihak VOC sendiri tidak sangat gencar melakukan serangan penghabisan terhadap Topas. Sebuah proposal residen Van der Burgh untuk melakukan serangan besar-besaran di Timor sebagai momentum kemenangan total VOC ditolak oleh penguasanya di Batavia.

Terbelahnya Timor

Di tahun 1799 VOC dinyatakan bangkrut dan resmi bubar per 1 Januari 1800. Seluruh kekuasaan VOC diambilalih oleh pemerintah kerajaan Belanda dan menamakan daerah koloninya sebagai Hindia Belanda. Memasuki abad ke 19 ini pemerintahan Hindia Belanda sempat mengalami interupsi oleh penguasa Inggris antara tahun 1811 hingga 1816.

Kekuasaan Portugis sendiri, dalam skala global, mulai melemah tetapi daerah koloninya masih cukup luas. Sejak memindahkan pusat pemerintahannya ke Dili, Portugis masih memiliki pijakan di sebagian besar daerah Timor bagian timur dan beberapa kantong di bagian barat, Flores, Bima, Alor dan Pantar.

Setelah Inggris mengembalikan kekuasaan Hindia ke tangan Belanda, terjadi beberapa kali usaha Belanda untuk menaklukkan raja-raja Timor. Pada tahun 1818 residen Timor, J. A. Hazaart menyerang kedudukan Portugis di pelabuhan penting Atapupu dan berhasil mendudukinya. Di tahun 1828 kerajaan Sonba’i kembali diserang Belanda, namun gagal. Peperangan antara kerajaan-kerajaan Timor, terutama Sonba’i dan sekutunya, melawan Belanda terus terjadi sepanjang abad ke 19. Raja Sobe Sonba’i tidak pernah tunduk kepada Belanda selama tiga generasi, dari Sobe Sonba’i I sampai Sobe Sonba’i III. Di paruh awal abad 19, pemerintahan residen Hazaart mendatangkan lebih banyak orang Rote dan Sabu, yang dinilai lebih loyal kepada Belanda, untuk mendiami pesisir utara Timor dengan tujuan membendung perlawanan Sobe Sonbai.

Sementara itu, pemerintahan Portugis di Dili semakin memandang Belanda sebagai ancaman yang akan terus melakukan ekspansi ke wilayah timur yang dikuasainya. Gubernur Lopes de Lima di Dili lantas menawarkan sebagian daerah yang (merasa) dikuasainya kepada Belanda. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Flores, Adonara, Solor, Lomblen, Pantar, Alor dan beberapa wilayah di Timor bagian barat. Sebagai kompensasinya ia meminta harga 200,000 Guilders kepada Belanda. Belanda menyambut tawaran ini dengan senang hati dengan segera membayar uang muka sebanyak 80,000 Guilders secara tunai. Rupanya tawaran ini dilakukan gubernur da Lima tanpa sepengatahuan pemerintah Portugis di Lisabon. Lopes de Lima dicopot dari jabatannya.

Namun keberatan dari Lisabon tidak dapat membatalkan kesepakatan tersebut. Kedua penguasa kolonial kemudian merundingkan pembagian wilayah Timor yang berujung pada Perjanjian Lisbon di tahun 1859. Pembagian wilayah ini pun menghadapi sejumlah perselisihan tapal batas yang kemudian diselesaikan lewat pengadilan arbitrase. Baru di tahun 1914 pengadilan arbitrase mengeluarkan keputusan mengenai batas-batas wilayah Timor Portugis dan Timor Belanda.

Tentu saja kesepakatan antara dua penguasa kolonial ini tanpa menanyakan persetujuan dari raja-raja apalagi rakyat Timor sendiri. Bila dilihat dari kacamata sekarang, sebagai bangsa merdeka, memang sesuatu yang menggelikan ketika penguasa kolonial merasa memiliki tanah dan pulau-pulau tersebut kemudian memperjualbelikannya di antara mereka. Tapi itulah yang terjadi dan telah menjadi catatan sejarah.

12. Pulau Madura

Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.250 km2 (lebih kecil daripada pulau Bali), dengan penduduk sekitar 4 juta jiwa.

Administrasi Madura dibagi menjadi empat kabupaten, yaitu:

   1.     Bangkalan

   2.     Sampang

   3.     Pamekasan

   4.     Sumenep

Pulau ini termasuk provinsi Jawa Timur dan memiliki nomor kendaraan bermotor sendiri, yaitu “M” sesuai dengan namanya Madura yang terkenal dengan PLAT M

Sejarah

Secara politis, Madura selama berabad-abad telah menjadi subordinat daerah kekuasaan yang berpusat di Jawa. Sekitar tahun 900-1500, pulau ini berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Hindu Jawa timur seperti Kediri, Singhasari, dan Majapahit.

 Di antara tahun 1500 dan 1624, para penguasa Madura pada batas tertentu bergantung pada kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa seperti Demak, Gresik, dan Surabaya. Pada tahun 1624, Madura ditaklukkan oleh Mataram. Sesudah itu, pada paruh pertama abad kedelapan belas Madura berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda (mulai 1882), mula-mula oleh VOC, kemudian oleh pemerintah Hindia-Belanda. Pada saat pembagian provinsi pada tahun 1920-an, Madura menjadi bagian dari provinsi Jawa Timur.

Ekonomi

Secara keseluruhan, Madura termasuk salah satu daerah miskin di provinsi Jawa Timur. Tidak seperti Pulau Jawa, tanah di Madura kurang cukup subur untuk dijadikan tempat pertanian. Kesempatan ekonomi lain yang terbatas telah mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan. Faktor-faktor ini telah mengakibatkan emigrasi jangka panjang dari Madura sehingga saat ini banyak masyarakat suku Madura tidak tinggal di Madura. Penduduk Madura termasuk peserta program transmigrasi terbanyak.

Pertanian subsisten (skala kecil untuk bertahan hidup) merupakan kegiatan ekonomi utama. Jagung, singkong, tembakau merupakan tanaman budi daya utama dalam pertanian di Madura, tersebar di banyak lahan kecil. Ternak sapi juga merupakan bagian penting ekonomi pertanian di pulau ini dan memberikan pemasukan tambahan bagi keluarga petani selain penting untuk kegiatan karapan sapi. Perikanan skala kecil juga penting dalam ekonomi di sana.

Tanaman budi daya yang paling komersial di Madura ialah tembakau. Tanah di pulau ini membantu menjadikan Madura sebagai produsen penting tembakau dan cengkeh bagi industri kretek domestik. Sejak zaman kolonial Belanda, Madura juga telah menjadi penghasil dan pengekspor utama garam.

Bangkalan yang terletak di ujung barat Madura telah mengalami industrialisasi sejak tahun 1980-an. Daerah ini mudah dijangkau dari Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, dan dengan demikian berperan menjadi daerah suburban bagi para penglaju ke Surabaya, dan sebagai lokasi industri dan layanan yang diperlukan dekat dengan Surabaya. Dengan adanya Jembatan Suramadu  sangat meningkatkan interaksi daerah Bangkalan dengan ekonomi regional.

13. Pulau Bali

Asal Usul Sejarah Pulau Bali

Sejarah Pulau Bali – Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut.

Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Serangan.

Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya ialah Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu.

Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura.

Bali telah dihuni oleh bangsa Austronesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui Maritime Asia Tenggara.

Budaya dan bahasa dari Orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Alat-alat batu yang berasal dari saat itu telah ditemukan di dekat desa Cekik di sebelah barat pulau Bali.

Pada masa Bali kuno, terdapat sembilan sekte Hindu yaitu Pasupata, Bhairawa, Siwa Shidanta, Waisnawa, Bodha, Brahma, Resi, Sora dan Ganapatya.

Setiap sekte menghormati dewa tertentu sebagai Ketuhanan pribadinya. Budaya Bali sangat dipengaruhi oleh budaya India, Cina, dan khususnya Hindu, mulai sekitar abad 1 Masehi.

Nama Bali Dwipa (“pulau Bali”) telah ditemukan dari berbagai prasasti, termasuk pilar prasasti Blanjong yang ditulis oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 914 Masehi yang menyebutkan “Walidwipa”.

Pada masa itu sistem irigasi Subak yang kompleks sudah dikembangkan untuk menanam padi. Beberapa tradisi keagamaan dan budaya masih ada sampai saat ini dan dapat ditelusuri kembali pada masa itu.

Kerajaan Hindu Majapahit (1293-1520 Masehi) di Jawa Timur mendirikan sebuah koloni di Bali pada tahun 1343.

Ketika masa kejayaan sudah menurun, ada eksodus besar-besaran dari intelektual, seniman, pendeta, dan musisi dari Jawa ke Bali pada abad ke-15.

ASAL USUL SEJARAH PULAU BALI

SEJARAH PULAU BALI MASA PRASEJARAH

Zaman prasejarah Bali merupakan awal dari sejarah masyarakat Bali, yang ditandai oleh kehidupan masyarakat pada masa itu yang belum mengenal tulisan.

Walaupun pada zaman prasejarah ini belum dikenal tulisan untuk menuliskan riwayat kehidupannya, tetapi berbagai bukti tentang kehidupan pada masyarakat pada masa itu dapat pula menuturkan kembali keadaanya Zaman prasejarah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang.

maka bukti-bukti yang telah ditemukan hingga sekarang sudah tentu tidak dapat memenuhi segala harapan kita.

Berkat penelitian yang tekun dan terampil dari para ahli asing khususnya bangsa Belanda dan putra-putra Indonesia maka perkembangan masa prasejarah di Bali semakin terang.

Perhatian terhadap kekunaan di Bali pertama-tama diberikan oleh seorang naturalis bernama Georg Eberhard Rumpf, pada tahun 1705 yang dimuat dalam bukunya Amboinsche Reteitkamer.

Sebagai pionir dalam penelitian kepurbakalaan di Bali adalah W.O.J. Nieuwenkamp yang mengunjungi Bali pada tahun 1906 sebagai seorang pelukis.

Dia mengadakan perjalanan menjelajahi Bali. Dan memberikan beberapa catatan antara lain tentang nekara Pejeng, Trunyan, dan Pura Bukit Penulisan.

Perhatian terhadap nekara Pejeng ini dilanjutkan oleh K.C Crucq tahun 1932 yang berhasil menemukan tiga bagian cetakan nekara Pejeng di Pura Desa Manuaba, Tegallalang.

Penelitian prasejarah di Bali dilanjutkan oleh Dr. H.A.R. van Heekeren dengan hasil tulisan yang berjudul Sarcopagus on Bali tahun 1954.

Pada tahun 1963 ahli prasejarah putra Indonesia Drs. R.P. Soejono melakukan penggalian ini dilaksanakan secara berkelanjutan yaitu tahun 1973, 1974, 1984, 1985.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap benda-benda temuan yang berasal dari tepi pantai Teluk Gilimanuk diduga bahwa lokasi Situs Gilimanuk merupakan sebuah perkampungan nelayan dari zaman perundagian di Bali. Di tempat ini sekarang berdiri sebuah museum.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan hingga sekarang di Bali, kehidupan masyarakat ataupun penduduk Bali pada zaman prasejarah Bali dapat dibagi menjadi :

Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana

Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut

Masa bercocok tanam

Masa perundagian

SEJARAH PULAU BALI MASA BERBURU DAN MENGUMPULKAN MAKANAN TINGKAT SEDERHANA

Sisa-sisa dari kebudayaan paling awal diketahui dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sejak tahun 1960 dengan ditemukan di Sambiran (Buleleng bagian timur), serta di tepi timur dan tenggara Danau Batur (Kintamani) alat-alat batu yang digolongkan kapak genggam, kapak berimbas, serut dan sebagainya.

Alat-alat batu yang dijumpai di kedua daerah tersebut kini disimpan di Museum Gedong Arca di Bedulu, Gianyar.

Kehidupan penduduk pada masa ini adalah sederhana sekali, sepenuhnya tergantung pada alam lingkungannya.

Mereka hidup mengembara dari satu tempat ketempat lainnya (nomaden). Daerah-daerah yang dipilihnya ialah daerah yang mengandung persediaan makanan dan air yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Hidup berburu dilakukan oleh kelompok kecil dan hasilnya dibagi bersama.

Tugas berburu dilakukan oleh kaum laki-laki, karena pekerjaan ini memerlukan tenaga yang cukup besar untuk menghadapi segala bahaya yang mungkin terjadi.

Perempuan hanya bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang ringan misalnya mengumpulkan makanan dari alam sekitarnya.

Hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti apakah manusia pada masa itu telah mengenal bahasa sebagai alat bertutur satu sama lainnya.

Walaupun bukti-bukti yang terdapat di Bali kurang lengkap, tetapi bukti-bukti yang ditemukan di Pacitan (Jawa Timur) dapatlah kiranya dijadikan pedoman.

Para ahli memperkirakan bahwa alat-alat batu dari Pacitan yang sezaman dan mempunyai banyak persamaan dengan alat-alat batu dari Sembiran, dihasilkan oleh jenis manusia.

Pithecanthropus erectus atau keturunannya. Kalau demikian mungkin juga alat-alat baru dari Sambiran dihasilkan oleh manusia jenis Pithecanthropus atau keturunannya.

SEJARAH PULAU BALI MASA BERBURU DAN MENGUMPULKAN MAKANAN TINGKAT LANJUT

Pada masa ini corak hidup yang berasal dari masa sebelumnya masih berpengaruh. Hidup berburu dan mengumpulkan makanan yang terdapat dialam sekitar dilanjutkan terbukti dari bentuk alatnya yang dibuat dari batu, tulang dan kulit kerang.

Bukti-bukti mengenai kehidupan manusia pada masa mesolithik berhasil ditemukan pada tahun 1961 di Gua Selonding, Pecatu (Badung).

Gua ini terletak di pegunungan gamping di Semenanjung Benoa. Di daerah ini terdapat goa yang lebih besar ialah Gua Karang Boma, tetapi goa ini tidak memberikan suatu bukti tentang kehidupan yang pernah berlangsung disana.

Dalam penggalian Gua Selonding ditemukan alat-alat terdiri dari alat serpih dan serut dari batu dan sejumlah alat-alat dari tulang.

Di antara alat-alat tulang terdapat beberapa lencipan muduk yaitu sebuah alat sepanjang 5 cm yang kedua ujungnya diruncingkan.

Alat-alat semacam ini ditemukan pula di sejumlah gua Sulawesi Selatan pada tingkat perkembangan kebudayaan Toala dan terkenal pula di Australia Timur.

Di luar Bali ditemukan lukisan dinding-dinding gua, yang menggambarkan kehidupan sosial ekonomi dan kepercayaan masyarakat pada waktu itu.

Lukisan-lukisan di dinding goa atau di dinding-dinding karang itu antara lain yang berupa cap-cap tangan, babi rusa, burung, manusia, perahu, lambang matahari, lukisan mata dan sebagainya.

Beberapa lukisan lainnya ternyata lebih berkembang pada tradisi yang lebih kemudian dan artinya menjadi lebih terang juga di antaranya adalah lukisan kadal seperti yang terdapat di Pulau Seram dan Papua, mungkin mengandung arti kekuatan magis yang dianggap sebagai penjelmaan roh nenek moyang atau kepala suku.

SEJARAH PULAU BALI MASA BERCOCOK TANAM

Masa bercocok tanam lahir melalui proses yang panjang dan tak mungkin dipisahkan dari usaha manusia prasejarah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa-masa sebelumnya.

Masa neolithik amat penting dalam sejarah perkembangan masyarakat dan peradaban, karena pada masa ini beberapa penemuan baru berupa penguasaan sumber-sumber alam bertambah cepat.

Penghidupan mengumpulkan makanan (food gathering) berubah menjadi menghasilkan makanan (food producing).

Perubahan ini sesungguhnya sangat besar artinya mengingat akibatnya yang sangat mendalam serta meluas kedalam perekonomian dan kebudayaan.

Sisa-sisa kehidupan dari masa bercocok tanam di Bali antara lain berupa kapak batu persegi dalam berbagai ukuran, belincung dan panarah batang pohon.

Dari teori Kern dan teori Von Heine-Geldern diketahui bahwa nenek moyang bangsa Austronesia, yang mulai datang di kepulauan kita kira-kira 2000 tahun S.M ialah pada zaman neolithik.

Kebudayaan ini mempunyai dua cabang ialah cabang kapak persegi yang penyebarannya dari dataran Asia melalui jalan barat dan peninggalannya terutama terdapat di bagian barat Indonesia dan kapak lonjong yang penyebarannya melalui jalan timur dan peninggalan-peninggalannya merata dibagian timur negara kita.

Pendukung kebudayaan neolithik (kapak persegi) adalah bangsa Austronesia dan gelombang perpindahan pertama tadi disusul dengan perpindahan pada gelombang kedua yang terjadi pada masa perunggu kira-kira 500 S.M.

Perpindahan bangsa Austronesia ke Asia Tenggara khususnya dengan memakai jenis perahu cadik yang terkenal pada masa ini.

Pada masa ini diduga telah tumbuh perdagangan dengan jalan tukar menukar barang (barter) yang diperlukan.

Dalam hal ini sebagai alat berhubungan diperlukan adanya bahasa. Para ahli berpendapat bahwa bahasa Indonesia pada masa ini adalah Melayu Polinesia atau dikenal dengan sebagai bahasa Austronesia.

SEJARAH PULAU BALI MASA PERUNDAGIAN

Dalam masa neolithik manusia bertempat tinggal tetap dalam kelompok-kelompok serta mengatur kehidupannya menurut kebutuhan yang dipusatkan kepada menghasilkan bahan makanan sendiri (pertanian dan peternakan).

Pada masa bertempat tinggal tetap ini, manusia berdaya upaya meningkatkan kegiatan-kegiatannya guna mencapai hasil yang sebesar-besarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dizaman ini jenis manusia yang mendiami Indonesia dapat diketahui dari berbagai penemuan sisa-sisa rangka dari berbagai tempat, yang terpenting di antaranya adalah temuan-temuan dari Anyer Lor (Banten), Puger (Jawa Timur), Gilimanuk (Bali) dan Melolo (Sumbawa).

Dari temuan kerangka yang banyak jumlahnya menunjukkan ciri-ciri manusia. Sedangkan penemuan di Gilimanuk dengan jumlah kerangka yang ditemukan 100 buah menunjukkan ciri Mongoloid yang kuat seperti terlihat pada gigi dan muka.

Pada rangka manusia Gilimanuk terlihat penyakit gigi dan encok yang banyak menyerang manusia ketika itu.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan dapat diketahui bahwa dalam masyarakat Bali pada masa perundagian telah berkembang tradisi penguburan dengan cara-cara tertentu.

Adapun cara penguburan yang pertama ialah dengan mempergunakan peti mayat atau sarkofagus yang dibuat dari batu padas yang lunak atau yang keras.

Cara penguburannya ialah dengan mempergunakan tempayan yang dibuat dari tanah liat seperti ditemukan di tepi pantai Gilimanuk (Jembrana).

Benda-benda temuan ditempat ini ternyata cukup menarik perhatian di antaranya terdapat hampir 100 buah kerangka manusia dewasa dan anak-anak, dalam keadaan lengkap dan tidak lengkap.

Tradisi penguburan dengan tempayan ditemukan juga di Anyar (Banten), Sabbang (Sulawesi Selatan), Selayar, Rote dan Melolo (Sumba). Di luar Indonesia tradisi ini berkembang di Filipina, Thailand, Jepang dan Korea.

Kebudayaan megalithik ialah kebudayaan yang terutama menghasilkan bangunan-bangunan dari batu-batu besar.

Batu-batu ini mempunyai biasanya tidak dikerjakan secara halus, hanya diratakan secara kasar saja untuk mendapat bentuk yang diperlukan.

Di daerah Bali tradisi megalithik masih tampak hidup dan berfungsi di dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Adapun temuan yang penting ialah berupa batu berdiri (menhir) yang terdapat di Pura Ratu Gede Pancering Jagat di Trunyan.

Di pura in terdapat sebuah arca yang disebut arca Da Tonta yang memiliki ciri-ciri yang berasal dari masa tradisi megalithik. Arca ini tingginya hampir 4 meter.

Temuan lainnya ialah di Sembiran (Buleleng), yang terkenal sebagai desa Bali kuna, disamping desa-desa Trunyan dan Tenganan.

Tradisi megalithik di desa Sembiran dapat dilihat pada pura-pura yang dipuja penduduk setempat hingga dewasa ini.

Dari 20 buah pura ternyata 17 buah pura menunjukkan bentuk-bentuk megalithik dan pada umumnya dibuat sederhana sekali.

Di antaranya ada berbentuk teras berundak, batu berdiri dalam palinggih dan ada pula yang hanya merupakan susunan batu kali.

Temuan lainnya yang penting juga ialah berupa bangunan-bangunan megalithik yang terdapat di Gelgel (Klungkung).

Temuan yang penting di desa Gelgel ialah sebuah arca menhir yaitu terdapat di Pura Panataran Jro Agung.

Arca menhir ini dibuat dari batu dengan penonjolan kelamin wanita yang mengandung nilai-nilai keagamaan yang penting yaitu sebagai lambang kesuburan yang dapat memberi kehidupan kepada masyarakat.

SEJARAH PULAU BALI PADA MASA 1343-1846

KEDATANGAN EKSPEDISI GAJAH MADA

Ekspedisi Gajah Mada ke Bali dilakukan pada saat Bali diperintah oleh Kerajaan Bedahulu dengan Raja Astasura Ratna Bumi Banten dan Patih Kebo Iwa.

Dengan terlebih dahulu membunuh Kebo Iwa, Gajah Mada memimpin ekspedisi bersama Panglima Arya Damar dengan dibantu oleh beberapa orang arya.

Penyerangan ini mengakibatkan terjadinya pertempuran antara pasukan Gajah Mada dengan Kerajaan Bedahulu.

Pertempuran ini mengakibatkan raja Bedahulu dan putranya wafat. Setelah Pasung Grigis menyerah, terjadi kekosongan pemerintahan di Bali.

14. Pulau Biak

Kabupaten Biak Numfor adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Biak. Wilayah otonom yang kini disebut sebagai Kabupaten Supiori pernah menjadi bagian dari kabupaten ini.
Pada waktu pemerintah Belanda berkuasa di daerah Papua hingga awal tahun 1960-an nama yang dipakai untuk menamakan Kepulauan Biak-Numfor adalah Schouten Eilanden, menurut nama orang Eropa pertama berkebangsaan Belanda, yang mengunjungi daerah ini pada awal abad ke 17. Nama-nama lain yang sering dijumpai dalam laporan-laporan tua untuk penduduk dan daerah kepuluan ini adalah Numfor atau Wiak. Fonem w pada kata wiak sebenarnya berasal dari fonem v yang kemudian berubah menjadi b sehingga muncullah kata biak seperti yang digunakan sekarang. Dua nama terakhir itulah kemudian digabungkan menjadi satu nama yaitu Biak-Numfor, dengan tanda garis mendatar di antara dua kata itu sebagai tanda penghubung antara dua kata tersebut, yang dipakai secara resmi untuk menamakan daerah dan penduduk yang mendiami pulau-pulau yang terletak di sebelah utara Teluk Cenderawasih itu. Dalam percakapan sehari-hari orang hanya menggunakan nama Biak saja yang mengandung pengertian yang sama juga dengan yang disebutkan di atas.

Tentang asal usul nama serta arti kata tersebut ada beberapa pendapat. Pertama ialah bahwa nama Biak yang berasal dari kata v`iak itu yang pada mulanya merupakan suatu kata yang dipakai untuk menamakan penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedalaman pulau-pulau tersebut. Kata tersebut mengandung pengertian orang-orang yang tinggal di dalam hutan`,`orang-orang yang tidak pandai kelautan`, seperti misalnya tidak cakap menangkap ikan di laut, tidak pandai berlayar di laut dan menyeberangi lautan yang luas dan lain-lain. Nama tersebut diberikan oleh penduduk pesisir pulau-pulau itu yang memang mempunyai kemahiran tinggi dalam hal-hal kelautan. Sungguhpun nama tersebut pada mulanya mengandung pengertian menghina golongan penduduk tertentu, nama itulah kemudian diterima dan dipakai sebagai nama resmi untuk penduduk dan daerah tersebut.

Pendapat lain, berasal dari keterangan ceritera lisan rakyat berupa mite, yang menceritakan bahwa nama itu berasal dari warga klen Burdam yang meninggalkan Pulau Biak akibat pertengkaran mereka dengan warga klen Mandowen. Menurut mite itu, warga klen Burdam memutuskan berangkat meninggalkan Pulau Warmambo (nama asli Pulau Biak) untuk menetap di suatu tempat yang letaknya jauh sehingga Pulau Warmambo hilang dari pandangan mata. Demikianlah mereka berangkat, tetapi setiap kali mereka menoleh ke belakang mereka melihat Pulau Warmambo nampak di atas permukaan laut. Keadaan ini menyebabkan mereka berkata, v`iak wer`, atau `v`iak`, artinya ia muncul lagi. Kata v`iak inilah yang kemudian dipakai oleh mereka yang pergi untuk menamakan Pulau Warmambo dan hingga sekarang nama itulah yang tetap dipakai.

Semua catatan di atas adalah data terakhir pada saat tulisan ini dibuat. Jika ada perubahan terbaru yang Kamu ketahui, silakan informasikan kepada kami pada kolom komentar di bawah ini ya.

Begitu juga jika ada yang salah, punya kritik dan saran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *